KI-Bawaslu Sumbar Bersinergi Kuatkan Keterbukaan Informasi

Rapat Kordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 dengan pemateri KI Sumbar, Senin 4/3 (foto: ppid/kisb)

 

Padang, Mimbar —Komisi Informasi (KI) Sumbar bersama Bawaslu melakukan sinergisitas penguatan keterbukaan informasi publik (KIP) terutama sah dan berlakunya Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

“Forum ini pas, sekaitan dengan sahnya Perki 1/2019 tentang Pemilu, apalagi Bawaslu sebagai produsen informasi sekaitan pengawasan Pemilu, sampai 17 April 2019 menjadi informasi ‘seksi’ bagi publik,” ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi saat penyampaian materi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu, Senin 4/3 di Grand Zuri Hotel Padang.

Adrian ‘Toaik’ Tuswandi, Ketua KI Sumbar. fotp. dok.

Ketua KI Sumbar berbagi penyampaian materi dengan Wakil Ketua KI Nofal Wiska dihadapan peserta dari Bawaslu kota dan kabupaten se Sumbar dimoderatori Staf PPID Bawaslu Sumbar Lusi.

“Bawaslu harus berbenah cepat, karena prediket Bawaslu RI hasil penilaian KI Pusat 2018 adalah badan publik informatif, struktur dan regulasi pengeloalan informasi publik di Bawaslu tentu harus bersinergi dengan Perki Pemilu yang diundangkan Kamis 23 Februari,”ujar Nofal Wiska.

Selain itu kata Nofal ada banyak informasi publik berdasarkan Perki Pemilu yang harus diselaraskan oleh Bawaslu.

“Mulai informasi setiap saat ada, berkala dan serta merta termasuk informasi dikecualikan, apalagi lalulintas informasi publik di masa Pemilu itu cepat berubahnya,”ujar Nofal.

Toaik biasa Adrian Tuswandi disapa juga menekankan sinergisitas KI dan Bawaslu terjadi, apalagi tugas dan kewenangan mirip satu soal pelanggaran Pemilu, sedangkan KI Sumbar tugasnya memeriksa, menerima dan memutuskan sengkera informasi publik.

“Bawaslu harus menjadi triger pengelolaan informasi publik, karena di Perki Pemilu itu mengatur khusus soal informasi Pemilu dengan badan publiknya tiga yaitu, KPU, Bawaslu dan DKPP,”ujarnya.

Selain itu karakteristik Perki 1 tahun 2019 ini adalah tandar layanan informasi Pemilu dan pemilihan yang dipangkas.

“Layanan informasi hitungannya day by day, permohonan informasi ke Bawaslu dua hari bisa ditambah satu hari kerja untuk memberikan layanannya, permohonan keberatan ke atasan PPID hanya tiga hari, termasuk penyelesaian sengketanya yang durasi sidang cepat ketimbang penyelesaian sengketa biasa,”ujar Adrian.

Rapat Kordinasi berlangsung hangat apalagi saat sesi tanya jawab, seperti Tri Ketua Bawaslu Kota Solok mempertanyakan acuan penilaian KI pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018.

“Silahkan saja diminta secara tertulis kepada KI Sumbar, pasti dibalas dan diberi jawaban terhadap penilaian 2018 tersebut,”ujar Nofal. (rls/ang)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan