24 Komunitas Masyarakat Ajukan Bantuan Perumahan

Kementerian PUPR terus mendorong keterlibatan komunitas di masyarakat dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Tukang cukur menjadi salah satu komunitas masyarakat yang menjadi salah satu target Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

JAKARTA (MIMBAR)–Sebanyak 24 komunitas masyarakat telah mengajukan permohonan bantuan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan monitoring terkait kesiapan dan usulan lokasi pembangunan perumahan komunitas yang tersebar di 11 provinsi tersebut.

“Dari hasil pendataan yang kami laksanakan, setidaknya sudah ada 24 komunitas masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Mochammad Yusuf Hariagung, baru-baru ini di Jakarta.

Lebih jauh Yusuf menjelaskan, pada tahun 2020 mendatang kebijakan penyediaan perumahan berbasis komunitas akan menjadi salah satu fokus kebijakan dalam program perumahan pemerintah. Tujuannya untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, 24 komunitas yang mengajukan permohonan itu berasal dari berbagai latar belakang, antara lain komunitas buruh tani kopi, petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima (PKL), masyarakat berpenghasilan rendah, dan buruh tani. Selain itu ada juga komunitas tukang bakso cuanki, tukang tempe dan tahu, pekerja rokok tembakau, makanan dan minuman, nelayan, guru honorer,  penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang buah, tukang cukur, buruh kelapa, petani garam dan rumput laut.

Untuk mendorong kesiapan lokasi pembangunan rumah komunitas tahun depan, imbuh Yusuf, pihaknya telah menerjunkan tim melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, serta perwakilan komunitas.

Selain itu, sambung Yusuf, Kementerian PUPR juga ingin memastikan kesiapan lahan, administrasi, serta perijinan pembangunan. Saat ini proses pembangunan rumah komunitas juga telah berlangsung, seperti rumah komunitas tukang cukur di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan rumah komunitas guru honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

“Setidaknya ada 22 lokasi dengan luas lahan mencapai 214,95 hektar yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah komunitas tersebut. Lokasinya tersebar di sejumlah provinsi, seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Dari luas lahan tersebut, setidaknya bisa dibangun sebanyak 7.473 unit rumah komunitas,” terang Yusuf lagi.(ms/rls/del)