Ada UU 14 Tahun 2008, Mahfud : Mestinya Keterbukaan Informasi Publik Selangkah Lebih Maju

Tujuh Komisioner KI Pusat temui Menko Polhukam Mahfud MD, dan laporkan soal masih rendahnya komitmen pejabat di badan publik tentang keterbukaan informasi publik, Rabu (12/2/2020)  di Kantor Kemenko Polhukam.

JAKARTA (MIMBAR)-Menkopolhukam Mahfud MD memastikan komitmennya sebagai pejabat publik sekaligus Duta Keterbukaan Informasi Indonesia tentang penerapan keterbukaan informasi publik.

“UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu berlaku untuk seluruh warga negar. Di UU KIP diatur siapa yang memberikan informasi pubik dan siapa yang harus diberikan informasi publik, juga diatur tentang klasifikasi informasi publik. Oleh karena itu, harusnya keterbukaan informasi publik selangkah lebih maju, tidak stag, apalagi mundur,” ujar Mahfud MD, Rabu 12/2 di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menerima tujuh Komisioner KI Pusat dalam rangka audiensi sekaligus membahas isu keterbukaan informasi.

“KI Pusat ‘lapor’ ke Menko Polhukam, bahas isu terkait Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dan eksistensi Komisi Informasi di daerah,”ujar Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede.

Ketujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat yang bertemu Mahfud itu dipimpin Ketua Gede Narayana, Hendra J Kede (Wakil Ketua), Arif Adi Kuswardono (Ketua Bid. PSI), Romanus Ndau Lendong (Ketua Bid. Litbang dan Dokumentasi), Cecep Suryadi (Ketua Bid. Kelembagaan), Wafa Patria Umma (Ketua Bid. ASE) dan Muhammad Syahyan (Ketua Bid. Regulasi dan Kebijakan Publik).

Baca Juga:  Stimulus Keringanan Kredit, Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan

“Melapor dalam tanda petik ya, KI Pusat ke  Menko Polhukam, Pak Prof. Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, untuk sampaikan soal rendahnya pemahaman pejabat publik terutama di daerah. Jadi ke Pak Mahfud tidak ada apa apa, selain soal keterbukaan informasi publik,”ujar Gede Narayana.

M Syahyan berdialog dengan Menko Polhukam Prof Mahfud saat audiensi KI Pusat dengan Menko Polhukam, Rabu (12/2/2020)

Gede Narayana dan Komisioner KI lainnya menyampaikan beberapa isu terkait Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Rendahnya komitmen sejumlah pejabat badan publik di daerah dalam mengimplementasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibuktikan belum semua pejabat daerah memberi perhatian serius dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik dan memberi dukungan penuh ke Komisi Informasi di daerah.

Pada pertemuan singkat itu, mengingat padatnya agenda Prof Mahfud MD, KI Pusat mengharapkan dukungan Prof Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang juga Duta Keterbukaan Informasi agar mendorong meningkatkan kesadaran dan komitmen pejabat publik, utamanya di daerah dalam menjalankan UU KIP.

Baca Juga:  Positif Covid-19 Terus Bertambah, Nevi Zuairina Desak Kontribusi Agresif Erick Tohir

“Masive keterbukaan informasi publik harus dibarengi dengan niat, komitmen dan konsisiten pejabat di badan publik, bisa terlihat dalam meningkatkan pelayanan informasi dan memberi dukungan terhadap eksistensi KI di daerah,” ujar Komisoner Muhammad Syahyan.

Pertemuan itu diselingi gelak tawa. Apalagi khas Prof Mahfud yang banyak ‘joke’, sehingga pertemuan KI Pusat dengan Menko Polhukam terasa penuh keakraban.

Pada dialog dengan Menko Polhukam itu Komisioner KI Pusat juga menyinggung RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penyelesaian Sengketa Informasi dan lainnya.

“Pada kesempatan itu KI Pusat juga meminta kesedian Prof. Mahfud MD menghadiri peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) 2020 yang rencananya dipusatkan di Kampar, Riau,”ujar Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi, Kamis 13/2. (ms/rls/ald)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *