PANGKALAN BUN (MIMBAR)– Menguatnya keinginan publik untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus dimasukkan dalam visi dan misi lembaga negara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, saat melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Bun dalam menghadiri Tabligh Akbar.
“Visi masa depan lembaga perlu dikaitkan dengan menguatnya keinginan berbagai pihak untuk melakukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya pada acara syukuran berdirinya Masjid ‘Miftahul Khoir’ bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat yang ke-60 di Desa Sungai Tatas, Kota Pangkalan Bun, Selasa (15/10).
Dalam sambutannya, Mahyudin menjelaskan, DPD RI memiliki fungsi pengawasan sejumlah undang-undang, terutama yang berkaitan dengan daerah. Selain itu, DPD RI juga memiliki kewenangan untuk mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 
Senator asal Kalimantan Timur ini juga menyampaikan beberapa pesan tentang perlunya menjalin silaturrahmi, serta menjaga keutuhan ummat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Silaturahmi penting dalam rangka menjaga keutuhan Islam. Untuk itu sangat penting menjaga silaturahmi,” tambahnya.
Turut hadir pada kesempatan itu H Muhammad Rakhman yang merupakan anggota sekaligus Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Pangkalan Bun. Tabligh Akbar tersebut juga dihadiri ribuan masyarakat dari Pangkalan Bun, serta dihadiri da’i kondang asal Makassar, Das’ad Latief.(ms/rls/del)
