APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020 Disahkan

Payakumbuh, Mimbar — DPRD Kota Payakumbuh menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020. Rapat berlangsung Ruang Rapat Utama kantor DPRD setempat, Sabtu (23/11) siang.

Pada kesempatan itu dicapai kesepakatan untuk mengesahkan RAPBD yang telah dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif Kota Payakumbuh sejak 29 Oktober menjadi Perda APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri langsung Wali Kota Riza Falepi.

Berdasarkan dokumen Ranperda yang kemudian disahkan menjadi Perda tersebut disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp. 785.766.149.857,- , terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 122.250.122.857, Dana Perimbangan Rp. 579.307.233.000,-, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 84.208.794.000,-.

Sementara Belanja Daerah tercatat sebesar Rp. 841.602.921.878,-, terdiri dari Belanja Langsung Rp. 362.453.615.567,- dan Belanja tak Langsung Rp. 479.149.306.311,-. Terdapat surplus/defisit Rp. 55.836.772.021,-.

Baca Juga:  Standing Aplaus Saat Rektor UNP Lepas Balon

Adapun Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 55.836.772.021,-, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 57.336.772.021 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 1.500.000.000,-

Turut hadir dalam kesempatan itu seluruh unsur Forkopimda, pejabat BUMN/BUMD, dan para pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Pada kesempatan itu Walikota Payakumbuh Riza Falepi menjabarkan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2020, di proyeksikan mencapai angka Rp. 624,94 milyar dengan komposisi : Rp. 112,25 milyar untuk PAD, Rp. 476,07 milyar untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 26,62 Milyar untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

“Proyeksi Pendapatan tahun 2020 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan khususnya DAU, sementara untuk dana alokasi khusus (DAK) belum dimasukan sebagai bagian dari pedapatan daerah,” kata Riza.

Dilanjutkannya, PAD Kota Payakumbuh tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 122,25 milyar yang berasal dari Pajak Daerah Rp. 29,38 milyar, Retribusi Daerah Rp. 9,73 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah uang dipisahkan Rp. 8,14 milyar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 74,99 milyar.

Baca Juga:  Kementerian PUPR Terpopuler di Media

Untuk belanja daerah, dianggarkan pada tahun 2020 ini sebesar Rp. 706,18 milyar dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 706,18 milyar atau 44,59%, sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 391,27 milyar atau 55,41%.

“Persentase belanja langsung ini akan bertambah besar nantinya jika alokasi DAK Kota Payakumbuh untuk tahun 2020 sudah diamasukkan pada APBD 2020,” kata Riza.

Kalau dibandingkan, terdapat defisit sebesar Rp. 81,23 milyar. Dikatakan Riza defisit ini besar karena anggaran Dana Insentif Daerah belum dimasukkan sebagai komponen pendapatan daerah, sementara belanja penggunaan DID sudah dianggarkan dalam RAPBD Kota Payakumbuh tahun 2020 sesuai dengan Permenkeu nomor 141/PMK.07/2019, tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah. (ms/adv/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *