Badan Publik Respon Positif Pemeringkatan Badan Publik 2019 oleh KI Sumbar

Para komisioner KI Sumbar saat menggelar jumpa.pers, Kamis (5/9/2019), (dari kanan), Adrian Tuswandi (Ketua KI), Tanti Endang Lestari, Arief Yumardi, dan Nofal Wiska. foto.dok

Padang, Mimbar — Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar, pada 2019 ini kembali melakukan Pemeringkatan Badan Publik. Dari 330 badan publik yang dikirimi kuesioner, hingga batas akhir pengembalian, Kamis (5/9/2019) dinihari, sudah masuk 239 kuesioner.
Ketua Panitia Pemeringkatan Badan Publik yang juga Komisioner membidangi kelembagaan KI Sumbar, Tanti Endang Lestari pada pers conference di Kantor baru KI Sumbar Jalan Sisingamaraja Nomor 36 Padang, Kamis (5/9/2019) menjelaskan, ada 10 kategori penilaian keterbukaan informasi publik yangvsegera dilakukan oleh KI Sumbar,
“Pengembalian kuisioner untuk 10 kategori badan publik berakhir pada pukul 00.00 WIB, Kamis (5/9) dini hari tadi, KI segera melakukan penilaian kuisioner mandiri dan menilai website resmi badan publik,” ujar Tanti.
Dijelaskan, 10 kategori yang jadi sasaran penilaian keterbukaan informasi publik di Sumbar yaitu, PPID Pembantu OPD se Pemprov Sunbar, PPID Utama Pemkab dan Pemko, lalu PPID instansi vertikal, PPID KPU Kota dan Kabupaten, PPID Bawaslu se.Sumbar, PPID PTN/PTS, PPID BUMN/BUMD, PPID Parpol dan PPID SMA/SMK dan MAN.
“Secara kuantitas badan publik ikut pemeringkatan keterbukaan informasi publik terjadi peningkatan di kategori OPD, Pemkab/Pemko, dan Bawaslu, KPU dan PPID SMA/K dan MAN juga Parpol. Sedangkan kategori BUMN/BUMD dan PTN/PTS serta Nagari dan instansi vertikal mengalami penurunan tapi tidak terlalu anjlok dibandingkan penilaian keterbukaan 2018,” ujar Tanti.
Meski begitu, kata Wakil Ketua KI Nofal Wiska, untuk 2019 ini lebih menitik beratkan pada kualitas badan publik dalam penerapan UU 14 tahun 2008 dengan acuan penilaian berdasarkan Perki 5 tahun 2016 tentang monitoring dan evaluasi.
“Sehingga itu untuk 2019 penilaian mengacu pada aturan Perki 5 tahun 2016, dengan brevet badan publik, informatif, menuju informatif dan cukup informatif. Untuk kategori yang dipenilaian akhirnya nanti tak ada mencapai great cukup informatif, maka kategori itu kita drop untuk tidak diberi anugerah dan reward berupa uang tunai,” ujar Nofal.
Menurut Komisioner KI Arif Yumardi yang memandu pers conference mulai Jumat ini, tim verifikasi kuisioner dan searching website badan publik peserta penilaian keterbukaan informasi publik sudah bekerja.
“Insya Allah pada minggu ketiga kita sudah tahu siapa badan publik di 10 kategori tadi yang masuk 10 besar,” ujar Arif.
Sementara itu Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi menjelaskan, penilaian badan pubik 2019 jauh lebih ketat dari tahun-tahunnya. Termasuk penentuan badan publik yang diundang dan dikirimi kuesioner. Hal itu tak lain dari upaya KI Sumbar untuk bisa menghasilkan badan publik yang betul-betul informatif.
“Sesuai Perki, sudah ada standar penilaian yang ditetapkan. Karena itu, sangat dimungkinkan pemeringkatan badan publik 2019 ini tanpa pemenang, jika perolehan nilainya di bawah standar yang ditetapkan,” ujar Toaik, sapaan akrabnya.
Bicara soal funish (sanksi) bagi badan publik yang dianggap cuek soal keterbukaan informasi ini, Toaik mengungkapkan bahwa KI mengordinasikannya dengan kepala daerah terkait. Karena secara kelembagaan, KI sendiri tidak punya kewenangan untuk melakukannya.
“Seperti di tingkap OPD provinsi, pada 2019 ini hanya satu OPD saja yang belum mengembalikan kuesioner. Beda jauh dengan 2018 lalu. Hal itu karena kita telah menyampaikannya pada gubernur,” jelas Adrian.. (ms/ald)

Baca Juga:  Visitasi Komisi Informasi, BPK RI Perwakilan Sumbar : WTP Tak Jaminan Tidak Ada Korupsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *