Bupati dan Ketua KPU Padang Pariaman Teken NPHD

PARIT MALINTANG (MIMBAR)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dan KPU Padang Pariaman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Senin (14/10/2019)  di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan setelah Pemkab Padang Pariaman dan KPU Padang Pariaman menyepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp25 miliar.

Sebelum didapat kata sepakat, Ketua KPU Padang Pariaman Zulnaidi sempat menolak menandatangani NPHD, karena besaran anggaran yang disetujui Pemkab tidak sesuai dengan usulan awalnya Rp34 miliar. Sementara kebutuhan mereka untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 di Padang Pariaman mengalami peningkatan signifikan akibat bertambahnya jumlah nagari di Padang Pariaman sebanyak 43 nagari.

“Kami sangat memahami kondisi APBD Padang Pariaman, sehingga tidak mau membebani lagi. Namun Ketua KPU RI sudah berpesan untuk tidak menandatangani NPHD jika anggaran yang disetujui jauh dari usulan yang diajukan,” kata Zulnaidi.                                                                                   

Baca Juga:  HM Nurnas Serahkan 13 Hand Traktor untuk Nagari Ketaping

Zulnaidi juga sempat berunding singkat dengan komisioner KPU di lobi kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka juga berunding dengan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni serta Sekdakab Jonpriadi. Akhirnya mereka mendapat titik terang, sehingga sepakat untuk menandatangani NPHD tersebut.

“Dalam NPHD itu sudah dijelaskan tentang addendum jika anggarannya tidak mencukupi. Kalau pemahaman saya, addendum tersebut bisa menjadi landasan penambahan anggaran jika memang kebutuhan pelaksanaan pilkada nantinya kurang,” ujar Ali Mukhni didampingi Sekdakab Jonpriadi.

Penjelasan itulah yang tampaknya membuat KPU bersedia menandatangani NPHD. Ditambah lagi, Ali Mukhni turut memastikan bahwa penetapan anggaran pilkada tidak bersifat kaku.

“Penganggaran pilkada ini bersifat fleksibel. Kalau memang anggaran kurang, kita pasti menambahnya. Sebab pilkada ini marwah daerah. Kita tentu ingin berlangsung baik dan sukses,” ujar Ali Mukhni usai menandatangani NPHD.

Terlebih lagi, imbuhnya, pilkada di tahun 2020 berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, daerah yang tidak melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses, sudah tentu mendapat perhatian skala nasional.

Baca Juga:  Meriah, GP3M dan Gebyar PAUD Padang Pariaman 2019

“Kita ingin pilkada Padang Pariaman menjadi yang terbaik di Indonesia. Karena kita ingin mendapatkan bupati dan wakil bupati yang terbaik juga nantinya. Artinya, kita ingin mendapatkan kepala daerah yang bisa melanjutkan dan semakin memajukan Padang Pariaman,” ujar bupati yang disebut-sebut sebagai calon kuat Gubernur Sumbar itu.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi mengatakan bahwa sebenarnya pada bulan Oktober sudah mulai masuk tahapan Pilkada. Menurutnya, berbagai isu telah berkembang di masyarakat, khususnya menyangkut kejelasan pelaksanaan pilkada. Karena itu pihaknya berharap pelaksanaan pilkada Padang Pariaman berjalan sukses.

“Terkait anggaran untuk pilkada 2020, DPRD Padang Pariaman belum membahas APBD 2020. Jadi kita berharap segala kendala harus kita musyawarahkan, sehingga nantinya pilkada bisa sukses,” pungkasnya.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan NPHD itu Ketua dan Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Sekretariat KPU dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (ms/rls/del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *