Limapuluhkota

Cegah Korupsi DD, Situjuah Batua Bikin Peraturan Berbasis Hukum Adat

LIMAPULUH KOTA (MIMBAR)-Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahun digelontorkan pemerintah untuk 74.517 desa dan 919 nagari di Indonesia, sangat rawan disalahgunakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengaku sering menerima pengaduan terkait penyelewengan penggunaan dana desa. Tidak hanya Sri Mulyani, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat, sejak 2015 hingga 2018, terjadi 252 kasus korupsi dana desa. Untuk mencegah terjadinya korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana

Sekda Widya Putra Minta ASN Tingkatkan Kedisiplinan Kerja

  LIMAPULUH KOTA (MIMBAR)–Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Limapuluh Kota Widya Putra, S.Sos, M.Si meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota agar pada tahun 2020 ini senantiasa meningkatkan disiplin kerja. Para ASN juga diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam bekerja. “Para ASN kita harapkan terus meningkatkan kedisiplinan pada tahun 2020 ini, serta selalu menjalin koordinasi serta meningkatkan kerjasama dalam bekerja. Pokoknya hari ini harus

Ketua DPRD Sumbar Tinjau Lokasi Banjir

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pejabat pemkab setempat, terkait musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Lareh Sago Halaban serta sejumlah kawasan lainnya di Kabupaten 50 Kota, baru-baru ini.LIMAPULUH KOTA (MIMBAR)- Musibah banjir yang terjadi pada sebagian besar wilayah di Sumbar, pada beberapa kawasan ternyata rutin terjadi sekali dalam setahun. Mengantisipasi keadaan ini agar tidak terjadi berulang kali, penyebab bencana harus dibenahi. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan

FGD Monas PDRI, Wabup Ferizal Ridwan : Mesti Didorong Dengan Regulasi Baru Yang Lebih Kuat

Limapuluh Kota, MIMBAR– Guna mendapatkan masukan dan gambaran serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan membangun Monumen Nasional PDRI. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa bersama kementerian terkait melakukan kunjungan kerja dan Focus Group Discussion (FGD), di Gedung Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, pada Selasa, (5/11). Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Asisten Deputi VI Bidang Koordinasi

PPID Utama 50 Kota Siap Cubit Pessel Soal Keterbukaan Informasi

50 Kota, Mimbar — Komisi Informasi (KI) Sumbar telah mengkebut penilaian badan publik tahap ketiga yaitu visitasi dari Kamis 3 Oktober lalu. Tim Visitasi KI Sumbar menyantorini pertama sekali PPID Utama Kabupaten Limapuluh Kota. Kadis Kominfor Limapuluh Kota Fery Chofa optimis progres keterbukaan informasi di daerahnya bisa mencubit Pessel yang terbaik 2018. “Kami punya Peraturan Bupati tentang  Pelayanan Informasi Publik dan juga membangun integrasi dan punya daftar informasi publik, Perbup