Jakarta, Mimbar – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipa Karya tengah menyiapkan program penataan kawasan empat arena olahraga dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020. Share
JAKARTA ( MIMBAR) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit milik masyarakat di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan karena jumlah anggaran Pemkab Kepulauan Selayar mengalami keterbatasan, sehingga butuh bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menangani masalah RTLH di daerah tersebut. “Kami mengusulkan program bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan
JAKARTA (MIMBAR) –Guna mempersiapkan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan identifikasi terhadap sejumlah lahan milik pemerintah. Hal ini selaras dengan janji Presiden untuk memperluas akses perumahan bagi 5 juta MBR, buruh, ASN/TNI/POLRI yang layak dan terjangkau dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat sejumlah lahan aset Kementerian/Lembaga yang
JAKARTA (MIMBAR) – Kementerian PUPR secara bertahap terus menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Raja Ampat yang memiliki panjang keseluruhan 342 kilometer. Kehadiran jalan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Raja Ampat terkenal dengan keindahan destinasi wisata gugusan pulau karang dan air lautnya yang jernih. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. “Akses
JAKARTA (MIMBAR) – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, serta tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk menyusun RUU BUMDes. Ketua PPUU, Alirman Sori menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat parsial, dan tidak ada ketentuan yang secara
