Ekonomi

Anggaran Terbatas, Pemkab Kepulauan Selayar Minta Kementerian PUPR Bedah 1.000 RTLH

JAKARTA ( MIMBAR) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit milik masyarakat di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan karena jumlah anggaran Pemkab Kepulauan Selayar mengalami keterbatasan, sehingga butuh bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menangani masalah RTLH di daerah tersebut. “Kami mengusulkan program bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan

Kementerian PUPR Identifikasi Lahan Pemerintah Dukung Pembangunan Rumah MBR dan ASN/TNI/POLRI

JAKARTA (MIMBAR) –Guna mempersiapkan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan identifikasi terhadap sejumlah lahan milik pemerintah. Hal ini selaras dengan janji Presiden untuk memperluas akses perumahan bagi 5 juta MBR, buruh, ASN/TNI/POLRI yang layak dan terjangkau dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat sejumlah lahan aset Kementerian/Lembaga yang

Kementerian PUPR Tingkatkan Konektivitas Jalan Lingkar Raja Ampat Sepanjang 342 KM

JAKARTA (MIMBAR) – Kementerian PUPR secara bertahap terus menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Raja Ampat yang memiliki panjang keseluruhan 342 kilometer. Kehadiran jalan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Raja Ampat terkenal dengan keindahan destinasi wisata gugusan pulau karang dan air lautnya yang jernih. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. “Akses

UU BUMDes Diharapkan Mampu Tingkatkan Kualitas BUMDes

JAKARTA (MIMBAR) – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, serta tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk menyusun RUU BUMDes. Ketua PPUU, Alirman Sori menilai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat parsial, dan tidak ada ketentuan yang secara