Hukum & Kriminal

Ini Benang Merah Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

Jakarta, Mimbar –Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional). Artinya, ketentuan tersebut harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) jika syarat yang ditetapkan MK tidak dipenuhi sesuai dengan amar putusan. Ada 3 (tiga) syarat yang kemudian diberikan oleh MK yakni; Pertama, terkait Pasal

HM Nurnas : Perlu Dibentuk KI di Daerah Untuk Penguatan Keterbukaan Informasi

Padang, Mimbar – Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengingatkan bupati dan walikota serta DPRD di 19 kabupaten/kota di Sumbar untuk berkomitmen membentuk Komisi Informasi (KI). Karena, keberadaan KI nantinya akan memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah dalam penyediaan informasi publik. Hal tersebut diungkapkan HM Nurnas yang juga inisiator sekaligus membidani kelahiran KI Sumbar, dalam focus group discussion (FGD) yang

Diskusi FJKIP Sumbar, Tak Mudah Ciptakan Provinsi Informatif

Padang, Mimbar – Keberhasilan Provinsi Sumbar mendapat predikat sebagai Provinsi Informatif, bukanlah di dapat dengan cara yang mudah. Karena, untuk bisa sampai kepada provinsi Informatif, banyak hal yang harus dilakukan. Tidak hanya bisa dengan sebatas komitmen saja, namun harus didukung dengan pendanaan untuk penyediaan infrastrukturnya serta menyiapkan SDM yang handal. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Jurnalis Komunikasi Informasi Publik (FJ-KIP) Sumbar, Rabu (15/1/2020) di

Forum Jurnalis KIP Kupas Sumbar Provinsi  Informatif

Padang, Mimbar —Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar bakal mengupas Sumbar sebagai provinsi Informatif, Mau Kemana?.  Acara digelar Rabu (15/1) siang di Daima Hotel Padang. Menurut Ketua FJKIP Sumbar, Revdi Iwan Syahputra, Sumatera Barat dianugerahi sebagai provinsi informatif oleh Komisi Informasi Pusat 2019 lalu. “Label Sumbar Informatif merupakan kebanggan sekaligus tantangan, FJKIP melihat ini harus clear bagaimana Pemprov dan Badan Publik di Sumbar nyata mengadopsi UU 24 tahun 2008

Prediksi Ketua KI Sumbar, Akan Banyak sengketa Informasi di 2020

Padang, Mimbar — Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska memprediksi, pada 2020 akan banyak sengketa informasi yang masuk ke KI Sumbar. Kondisi itu tak terlepas dari semakin pahamnya masyarakat akan perlunya transparansi dari badan publik. Menurut Nofal yang didampingi Waka KI Adrian Tuswandi dan komisioner KI Arief Yumardi dan Tanti Endang Lestari, sebagai lembaga buatan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tugasnya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi.