Nasional

Padang, Mimbar — Legislator asal Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina menyampakan perlu adanya Gebrak Masker (Gerakan Bersama Pakai Masker) di Sumatera Barat untuk membendung semakin lajunya penyebaran Covid-19 dari hari ke hari. Penyampaian Gebrak Masker disampaikan pada Seminar Implementasi Perda untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia yang didukung oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Selasa, 22 September 2020. Hj. Nevi Zuairina yang juga ketua TP-PKK provinsi

Padang, Mimbar — Pandemi Covid-19, lebih berbahaya dari bertempur di medan perang. Kalau perang, lawannya jelas. Dan akibat covid-19, negara keuangan negara mengalami turbulensi yang sangat luar biasa. Apalagi jelang pilkada serentak yang juga jadi ancaman munculnya klaster baru Covid-19. “Karena itu bagi keluarga, diperlukan pertahanan-pertahanan untuk menjaga dan menjalani situasi covid yang tidak jelas kapan berakhirnya. Karena itu, pertahanan ekonomi juga sangat dibutuhkan,” ujar Anggota DPD RI Dapil Sumbar,

JAKARTA, MIMBAR – Lima.tahun lalu, tokoh masyarakat adat Sunda menggagas terbentuknya Perkumpulan Badan Usaha Milik Masyarakat (Perbumma) Adat Nusantara. Tapi saat itu, rencana tersebut belum dianggap menjadi suatu kebutuhan, karena masih bergerak dan fokus sebagai KUP (Kelompok Usaha Pertanian) Sentra Usaha Tani dan Agribisnis (SUTA) Nusantara. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KUP Suta Nusantara Dadung Hari Setyo saat diwawancarai oleh tim media di Sekretariat di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng,

  Padang, Mimbar — Legislator asal Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina pada kesempatan menghadiri pelatihan para penghafal qur’an di lembaga Tahfidz Bina El Fata, Padang Sumatera Barat menyampaikan berbagai kemuliaan yang tersematkan pada diri para penghafal qur’an. “Saya Ibuk Hj. Nevi Zuairina Anggota DPR RI dari PKS mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan lembaga Tahfizh yang memberi waktu untuk menghadiri kegiatan ini yang baik ini. Memacu kita semua agar anak-anak

Jakarta, Mimbar — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina menyoroti revisi UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN yang tidak selesai dibahas dalam Panitia Kerja Komisi VI DPR RI Pada periode DPR RI 2014-2019 berkaitan pada pengawasan pemerintah. Akibat ada frasa “Penyertaan Modal dapat melalui penyertaan langsung dan tidak langsung yang berasal non APBN”, membuat berbagai interpretasi berkaitan dengan dominasi pemerintah yang tidak akan lagi berperan pada korporasi, terutama