Nasional

JAKARTA, MIMBAR –Tim Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rekomendasi yang didasarkan lima telaah tersebut disampaikan Ketua Timja Pimpinan DPD RI Nono Sampono, sebagai rekomendasi kepada Ketua DPD RI untuk kemudian diambil sebagai sikap Lembaga. Dikatakan Nono, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan BPIP, harus diubah secara total dan mendasar. Dengan menghilangkan dan menghapus ruang

Padang, Mimbar – Pro Kontra dan perdebatan atas pandangan akan disahkan nya UU Omnibus Law terjadi di berbagai kalangan baik dari para Politisi di gedung Senayan DPR-RI /DPD-RI, maupun juga di tengah masyarakat. Padahal Pemerintah bertujuan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya

Jakarta, Mimbar — Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina minta pemerintah untuk kembali menyehatkan Pertamina agar bisnisnya sehat dan memiliki peran serta program sosial untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha UMKM berupa CSR nya. Dukungan pemerintah, menurut Nevi, adalah dengan merealisasikan pencairan hutang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.45 triliun yang berupa kompensasi selisih harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM

JAKARTA, Mimbar — Pakar otonomi daerah, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, MA atau yang akrab disapa Prof Djo turut berkomentar terhadap video Presiden Joko Widodo yang menampilkan kemarahannya pada sejumlah menteri, mengancam reshuffle kabinet, hingga pembubaran lembaga, dalam rapat terbatas para menteri 18 Juni silam. Pihak istana baru merilis video tersebut sepuluh hari kemudian, 28 Juni 2020. Prof Djo mengatakan lumrah bila pemimpin memarahi anak buahnya, agar efektif harus

Jakarta, Mimbar — Nada keras Presiden RI pada rapat kabinet yang salah satunya menyinggung tentang persoalan stimulus dana UMKM mendapat apresiasi dari anggota Komisi VI DPR, Hj, Nevi Zuairina. Meskipun ini harusnya di ketatkan pelaksaanaan dan pengelolaannya dari sejak bulan maret lalu, tapi bila pimpinan negara sudah mulai konsern terhadap saat ini masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Pasalnya, menurut Nevi, dari total anggaran sebesar Rp123,4 triliun untuk