Darizal Basir: Kuasa Hukum Partai Demokrat Serahkan Ratusan Dokumen dan Video Keabsahan Kongres V 2020

Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat di PTUN DKI Jakarta. foto.dok

JAKARTA, MIMBAR — Anggota Fraksi Partai Demokrat H. Darizal Basir menyebutkan bahwa tak sedikitpun celah bagi kubu KLB Deli Serdang bisa menyatakan kebenaran. Pasalnya, ratusan dokumen dan alat bukti bahqa Kongres V tahun 2020 itu sah dan legal, tersimpan rapi di DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meneruskan siaran pers Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (14/10/2021), Darizal Basir yang merupakan amggota DPR RI Dapil Sumbar satu, menjelaskan bahwa semua dukumen alat bukti dan video keabsahan Kongres V 2020 telah diserahkan secara resmi oleh Kuasa Hukum Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dokumen itu diserahkan terkait Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat beberapa pasal AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 dengan Pihak Termohon Kementerian Hukum dan HAM.

“Ada ratusan dokumen yang diserahkan sebagai bukti bahwa Kongres V itu legal dan sah,” ungkap Darizal.

Dalam siaran pers tersebut, Kuasa Hukum Partai Demokrat Heru Widodo merinci, dokumen yang diserahkan di antaranya berupa Tanggapan Atas Uji Materiil, Surat Pencabutan Hak Uji Materiil dari salah satu Pemohon, serta Surat Keterangan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (affidavit) yang memperkuat jawaban Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:  Tanti: Di 2021, Komisi Informasi Targetkan Lebih Banyak Badan Publik Informatif

“Kami telah menyerahkan 44 bukti dengan ratusan dokumen terkait sanggahan Uji Materiil melalui Yusril selaku kuasa hukum mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat legitimasi Kongres dan AD/ART hasil Kongres V PD 2020. Di mana Pihak Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK Pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada bulan Mei 2020,” jelas Heru Widodo, Kamis (14/10).

Heru menambahkan pihaknya juga melampirkan 461 Surat Pernyataan peserta Kongres V PD tahun 2020 (para Ketua DPD/DPC) yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme dan proses Kongres telah sesuai dengan AD/ART dan UU Parpol serta berlangsung secara demokratis. Hal itu juga diperkuat dengan diserahkannya rekaman video saat Kongres 2020 dilaksanakan.

Baca Juga:  KPK Tahan Bupati Solok Selatan

“Kami juga menyampaikan Surat Keterangan 5 Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang kredibel, di mana pada intinya mereka menegaskan bahwa AD/ART Partai, Yayasan, Ormas, Koperasi dan Asosiasi Profesi bukanlah norma hukum yang mengikat publik secara umum, dan tidak dibuat oleh Lembaga Negara sehingga tidak termasuk objek yang bisa diujimateriilkan di Mahkamah Agung. Kalau dipaksakan hal ini akan membuka gerbang terjadinya Anarkisme Hukum di mana setiap anggota Partai manapun dapat mengajukan Uji Materiil AD/ART Partainya di MA,” sambung Hinca Pandjaitan, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat.

Lima Ahli Hukum yang dimaksud adalah; Prof. Dr. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. TM. Luthfi Yazid, dan Dr. Aan Eko Widiarto.

Penyerahan dokumen tersebut juga didampingi oleh tim kuasa hukum DPP PD yaitu Mehbob dan Muhajir. Rombongan diterima oleh Direktur Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham RI, Dr. Baroto. (ms/*/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.