Darizal Basir: Sudah Tepat PTUN Tolak Gugatan Moeldoko Terhadap Menkum HAM

Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY bersama sejumlah pengurus DPP menyambut gembira putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Moeldoko terhadap Menkum HAM. foto.dok

JAKARTA, MIMBAR — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, H. Darizal Basir menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) terhadap Menkum HAM yang menolak mengesahkan KLB Deli Serdang.

“Putusan itu dinilai sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Darizal dari Dapil Sumbar Satu.

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

“Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum, dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva dalam pers relisnya yang diterima redaksi mimbarsumbar.id, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:  UKM Robotika UNP Ciptakan Robot Anti Corona

Menurut Hamdan, Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Hamdan menambahkan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Baca Juga:  Woooww, Seminggu Fadly Siapkan Kepengurusan Gebu Minang Hingga Pelantikan

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

“Kami berharap putusan PTUN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan. (ms/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.