Demo, Menasehati Penguasa dan Cerminan Nilai Mahasiswa

Oleh: Muhammad Irsyad Suardi
(Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Unand)

Sebelum UU Omnibus Law, UU KPK juga direvisi 4 bulan lalu. Peserta demo jauh melonjak besar dibanding UU KPK lalu. Dalam video yang tersebar terlihat peserta demo para mahasiswa penuh sesak memenuhi badan jalan DPRD Sumbar beberapa hari lalu. Ini jauh berkali-kali lipat peserta yang demo dibanding 4 bulan lalu. Muncul pertanyaan, berhasilkah dengan banyaknya peserta demo mengubah kebijakan pemerintah? Tentu saja tidak.
Memang, dalam konstitusi dijamin kebebasan berekspresi didepan umum, rakyat diberi keleluasaan menyampaikan aspirasi dengan tujuan didengar pemerintah yang berkuasa. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech merupakan konsep yang dicaplok dari Amerika sebagai kiblat Negara paling demokrasi, katanya. Betul saja, sebab Amerika hanya ada 2 partai sehingga oposisi dan koalisi berputar dalam poros yang sama, the circle oracle.
Bandingkan system pemerintahan yang dianut Indonesia dengan multi partai. Tercatat, 16 partai peserta pemilu di 2019, belum lagi partai baru di 2020 yang terus bertambah. Tentu menimbulkan kegaduhan karena harus menerima masukan dari berbagai unsur warna politik yang berbeda-beda. Belum lagi, bagi-bagi jatah kursi pemenang pemilu baik kursi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Inilah corak demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Terkait UU Cipta Kerja yang disahkan kemaren, terlihat begitu terburu-buru. Sewajarnya, itu wajar. Karena sudut pandang elit berkuasa dengan sudut pandang rakyat jauh berbeda. Baik percepatan perbaikan perekonomian, jejaring sosial, investasi, penyerapan tenaga kerja dan seterusnya. Merupakan produk politik hasil kesepakatan eksplisit dari berbagai kepentingan, baik kepentingan domestik maupun kepentingan dunia internasional.
Soal demo beberapa hari lalu, pertanyaannya, apakah demo merupakan cara efektif mengubah kebijakan penguasa? Tentu juga tidak. Satu catatan yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maksudnya jika ingin memberitahu atau menasehati penguasa yang berseberangan dengan kehendak rakyat maka Islam memberikan arahan. Satu cara ampuh menurut aturan Islam jika penguasa tergelincir dari keinginan rakyat adalah dengan menasehatinya.
Menasehati penguasa/pemerintah tidak dengan demo dihadapan publik, turun kejalan merusak dan memperkeruh kebersihan yang telah ditata. Bukan. Islam memberikan solusi dengan cara menasehati dengan lembut kepada pemerintah yang berkuasa. Caranya, dengan mengirim beberapa perwakilan yang memiliki kapasitas penuh yang mumpuni dari berbagai aspek dalam menyampaikan persoalan umat kepada penguasa. Dilakukan tidak dengan di ekspose, hanya beberapa perwakilan dan presiden menyampaikan dari hati ke hati setiap pelik persoalan yang terjadi. Jika nasehat diterima dan dipertimbangkan, walhamdulillah. Jika tidak, maka menjadi urusan presiden dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala saja lagi.
Islam pun mengajarkan jika terdapat pemimpin yang mengajak kepada keburukan maka tidak wajib untuk ditaati dan tidak boleh juga dilawan. Sebagaimana kejadian di masa Imam Ahmad yang penguasanya menyuruh untuk mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. Jika tidak mengatakan demikian maka akan dicambuk. Bisa saja Imam Ahmad memprovokasi umat untuk memberontak kepada penguasa karena telah menentang perkataan Allah bagaimana sesungguhnya Al-Qur`an merupakan perkataan Allah bukan makhluk sebagaimana yang dikatakan penguasa ketika dizaman Imam Ahmad ketika itu. Inilah gambaran ulama Islam dimasa lalu yang istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dengan melihat kemaslahatan yang lebih besar dibanding kelemahan-kelemahan yang ada pada diri penguasa.
Seharusnya, rakyat harus cerdas menimbang setiap aspek perbuatan yang akan berdampak terhadap rakyat itu sendiri. Betapa banyak, sumpah serapah mahasiswa kepada aparat kepolisian karena memagar kantor DPRD Sumbar. Padahal, aparat kepolisian bekerja atas perintah atasan bukan membela pemerintah semata. Betapa banyak, sampah dijalanan yang dilemparkan mahasiswa sehingga bertebaran sampah disepanjang jalan. Betapa harus bekerja extra para petugas kebersihan untuk membersihkan sampah yang dihasilkan oleh para calon intelektual dan calon pemimpin Indonesia di tahun mendatang. Mereka yang berteriak agent of change, malah menjadi agen perusuh buang sampah karena emosi semata.
Tentu, semua ini harus dilihat dari diri kita masing-masing, misalnya, anda sebagai mahasiswa, apakah telah jujur terhadap diri sendiri dengan tidak mencontek ketika ujian karena hal itu merupakan indikasi korupsi tidaknya seorang mahasiswa dimasa mendatang. Apakah anda mahasiswa tidak paham bahwa aparat kepolisian yang bertugas bisa saja orang tua anda yang sedang ditugaskan untuk mengamankan anda sebagai agent perusuh. Bisa saja anda mahasiswa melempar jari tengah ke orang tua anda sendiri yang sedang bertugas demi mengamankan perilaku anda.
Walaupun tidak semua mahasiswa yang hadir dalam demo kemaren, mungkin oknum mahasiswa agak labil karena dengan sikap idealisme yang dipegang selama menjadi mahasiswa. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, bahwa setelah tamat idealisme tadi akan merubah menjadi realistisme. Tolong camkan itu. Sama seperti aktivis angkatan 97/98 yang dulunya keras menentang ketidak-adilan sekarang malah berbalik karena lebih realistis memandang dunia. Sebut saja, Fadli Zon, Amien Rais, Adian Napitupulu, Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, Fahri Hamzah dan sederet bintang 97/98 lainnya yang sekarang nikmat dengan kursi pemerintah. Apakah idealisme selama menjadi mahasiswa itu masih eksis? Jawablah anda sendiri.***

Baca Juga:  Jaga KPK Dengan Memperkuat Kewenangannya

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.