Padang, Mimbar — Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta Gubernur Sumbar memerintahkan inspektorat untuk memeriksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Main Stadium di Kabupaten Padang Pariamam. Pasalnya, pembangunan main stadium yang direncanakan untuk lokasi pembukaan MTQ Nasional itu menyisakan sejumlah masalah dan dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.
Hal tersebut disampaikan HM Nurnas selaku juru bicara Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPRD Sumbar, Rabu, 24 Juni 2020 lalu.
HM. Nurnas yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, pada wartawan Kamis (24/6) mengaku, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Pada hal untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.
Untuk Main Stadium dilakukan tiga tahap penganggaran. Awalnya Rp.10 Miliar, kemudian ditambah menjadi Rp. 100 Miliar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp.170 Miliar. Anehnya, hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.
Adapun permasalahan Main Stadium tersebut, lanjut HM Nurnas, diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada, selain itu pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.
Yang paling ganjil itu, tegas Nurnas adanya adenddum sampai 3 kali, pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada. Perpanjangan pekerjaan dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019 sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.
“Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncanakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang. Kita sangat meragukan ain stadium bisa digunakan, jika hal itu dibiarkan. Kami dari Fraksi Demokrat mendesak gubernu untuk mengevaluasi OPD yang berkaitan dengan pembangunan main stadium, termasuk Bappeda karena dinilai tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran,” tegas H.M. Nurnas yang juga Sekretaris Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan.
Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan, maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya. Pada akhirnya membuat penetapan keuangan menjadi tidak efisien dan efektif. (ma/rls/ald)
