JAKARTA, mimbarsumbar.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tegas menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Fraksi PKS menilai, proyek pembangunan KCJB tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lainnya.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina menanggapi kritik yang dilayangkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat tahu betapa amburadulnya perencanaan stasiun KCJB yang belum memiliki akses jalan bagi para penumpangnya.
“Fraksi PKS menilai proyek KCJB tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lainnya. Proyek KCJB yang sudah selesai dibangun tapi tidak bermanfaat (sepi dan tidak beroperasi) seperti bandara ngloram di Blora, atau bandara Kertajati di Majalengka,” kata Nevi, Rabu,(9/8/2023).
Nevi menekankan, Fraksi PKS DPR RI sejak tahun 2021 konsisten menolak Penyertaan Modal Negara atau PMN
KCJB. Bahkan, kata Nevi, sudah 3 kali secara berturut-turut FPKS menolak pemberian PMN untuk proyek KCJB dalam rapat di Komisi VI DPR RI.
“Yaitu tahun 2021 (PMN sebesar Rp.7 Triliun), tahun 2022 (PMN sebesar Rp.4,1 Triliun), dan tahun 2023 (PMN sebesar Rp.4,1 Triliun),” ungkap Nevi.
Nevi juga menambahkan, bahwa pada Agustus tahun 2022, Fraksi PKS DPR RI pernah mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket terhadap pembangunan proyek kereta cepat. Saat itu, Fraksi PKS memandang bahwa proyek KCJB mengalami sejumlah masalah sehingga perlu dilakukan pendalaman terkait proyek ini.
“Karena Fraksi PKS memandang, proyek kereta cepat mengalami sejumlah masalah dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga kita perlu untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini,” pungkas Nevi.
Diketahui, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengaku sebal dengan tidak tertatanya perencanaan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek yang akan diresmikan pemerintah pusat pada 18 Agustus 2023 itu belum memiliki akses jalan bagi para penumpangnya.
Wamen pun mengaku heran dengan pola pikir manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perencanaan Stasiun KCJB di Karawang dan Padalarang. Saat kereta peluru akan segera beroperasi, akses jalannya justru belum rampung dibangun. (ms/*/ald)