PADANG, mimbarsumbar.id — Sumbar ingin maju? Maka pemimpin Sumbar ke depan haruslah sosok yang transformatif, progresif dan tentunya harus bisa berkolaborasi dengan 19 kabupaten yang ada.
Hal itu terangkum dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Online Sumatera Barat (IWO Sumbar) bertajuk “Pemimpin Sumbar Ideal, Status Quo atau Perubahan”, Kamis, 2 Mei 2024, di salah satu kafe di kawasan jalan Raden Saleh Kota Padang.
Dipandu oleh Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi, diskusi menghadirkan narasumber Insannul Kamil (akademisi Unand), H. Rahmat Saleh (Sekretaris DPW PKS Sumbar), Fadly Amran (Ketua DPW Sumbar), HM. Nurnas (Anggota DPRD Sumbar)
HM. Nurnas pada kesempatan itu menegaskan, Sumatera Barat ke depan butuh pemimpin yang inovatif dalam membangun daerah ini. Apa lagi, Sumatera Barat memiliki 43% lahan pertanian dari keseluruhan luas daerah.
“Pemimpin Sumbar ke depan harus memahami karakteristik daerah kita yang 43% merupakan lahan pertanian,” kata HM Nurnas dalam diskusi yang dihadiri Ketua IWO Sumbar, Khadafi Azwar.
Sementara itu, jika berbicara infrastruktur, kata HM Nurnas, dari 1.600 KM panjang jalan di Sumbar, sepanjang 490 KM mengalami rusak berat. Sementara biaya untuk memperbaiki kerusakan itu mencapai 30 miliar per kilometer. Jelas berat bila hanya mengandalkan APBD Sumbar.
“Bagaimana akan sejahtera, kalau kita masih tertinggal dari segi pertanian dan infrastruktur. Kalau kita tidak punya pemimpin yang memiliki kemampuan melobi ke pusat, karena kemampuan APBD kita tidak mencukupi, akan sulit mewujudkan itu semua,” cakapnya.
Sementara itu, Rahmat Saleh menekankan, perubahan tidak mesti berbicara subjek atau orang, tapi bicara perubahan sistem, pola komunikasi dan lainnya.
“Saat Pilkada 2020 itu, kita sedang covid, ekonomi kita sedang minus. Dan sekarang 4,7%, itu peningkatan yang cukup bagus. Beberapa indikator makro cukup positif di bawah Mahyeldi-Audy,” tegasnya.
“Dengan keakuran kepala daerah dan wakilnya, itu menurut saya bagus karena fokus menjalankan roda pemerintah,” tukuknya.
Namun ia sepakat, pemimpin Sumbar ke depan harus memiliki kemampuan lobi yang kuat ke pusat.
“Di tengah sumber daya kita yang kurang, kemampuan lobi ke pusat itu harus kuat. PKS belum tentu berada di luar pemerintahan, walau kami sudah biasa di luar pemerintahan. Politik dinamis, apalagi kami saja dua kali menjadi bagian dari kemenangan Prabowo di Sumbar dalam Pilpres sebelumnya,” ungkapnya.
Sedangkan Fadly Amran menegaskan, untuk menghasilkan pemimpin Sumbar yang tepat, maka pelaksanaan Pilkada harus dikawal secara bersama-sama.
“Pelaksanaan Pilkada harus kita kawal bersama, sehingga menghasilkan calon pemimpin yang bisa diterima masyarakat untuk memimpin Sumbar kedepannya. Bagi saya siapa pun calonnya, harus mampu menjawab permasalahan Sumbar yang ada saat ini. Siapa pun orangnya, saya yakin yang bagus narasinya yang memimpin Sumbar,” ujarnya.
Bagi Insannul Kamil, sebagai seorang akademisi ia menegaskan, selalu mendorong perubahan, karena tidak ada akademisi yang menginginkan status quo.
“Kalau ada orang yang tidak menginginkan perubahan, itu orang masa lalu. Bagi saya, yang diubah itu model kepemimpinannya atau leadershipnya,” tegas Fadly.
Menurutnya, kepemimpinan Sumbar dan kabupaten/kota ke depan harus berubah dari konvensional kepada kepemimpinan yang progresif dan transformatif.
“Pertama, model kepemimpinan yang progresif yang kita perlukan. Kedua, kepemimpinan transformatif. PR pemimpin kedepan bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi Sumbar lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,” pungkasnya. (ms/ald)
