DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Rugikan Daerah

JAKARTA (MIMBAR)-Dinamika pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja/Omnibus Law yang diajukan Pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU tersebut untuk tidak berpihak kepada daerah.

Hal tersebut mengemuka pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (27/2/2020).

DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini, sehingga daerah tidak dirugikan. Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah, terutama pengaturan investasi di daerah, tenaga kerja asing yang masuk ke daerah, dan yang tidak kalah penting yaitu bagaimana Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini menguntungkan bagi daerah khususnya, dan Indonesia umumnya.

“Dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/komite dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI,” kata Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaalitti saat memimpin sidang paripurna, didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Baca Juga:  Ketua BKSP DPD RI : Cegah Penyebaran Virus Corona ke Daerah

Senada dengan itu, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori menekankan, terkait dengan RUU Cipta Kerja, DPD RI harus menyusun pandangan secara kelembagaan, dimana penyusunan pandangan itu harus dilakukan lintas Komite bersama PPUU, mengingat sangat luasnya bidang RUU Cipta Kerja tersebut.

 

“Masing-masing Komite dapat membahas muatan dari RUU Cipta Kerja ini sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Sehingga nantinya semua pandangan dan pendapat dari Komite akan dibahas secara mendalam bersama PPUU. Jangan sampai tidak berpihak kepada daerah,” tukas senator asal Sumatera Barat itu.

Pada sidang paripurna ini juga mengagendakan laporan tugas kegiatan dari setiap alat kelengkapan DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020.

Baca Juga:  PSBB DKI Disetujui, Senator Fahira Idris Minta Warga Dukung dan Patuh Arahan Gubernur

Komite I DPD RI melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.  Komite II DPD RI melaporkan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Sedangkan Komite III DPD RI melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Komite IV DPD RI RUU menyusun tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

“Kami berharap seluruh alat kelengkapan dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan, serta melaksanakan seluruh kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, serta selalu mengedepankan tertib administrasi, Selamat bertugas kembali ke daerah. Tetap semangat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah,” tutup Lanyalla. (ms/rls/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *