Fraksi Demokrat DPR RI dan Semua Fraksi DPRD se Sumbar Solid Dukung AHY sebagai Ketua Umum


Padang, Mimbar — Gerah dengan prilaku para pihak yang berusaha menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, lewat wacana Kongres Luar Biasa (KLB), membuat Fraksi Demokrat DPR RI bersama seluruh fraksi-fraksi Demokrat di seluruh tingkatan DPRD se Sumbar merapatkan barisan. Secara tegas kader Partai Demokrat di legislatif ini menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan AHY dan solid berada di barisan AHY yang tepilih lewat Kongres yang sah dan legal.


“Kami sepakat menolak pihak-pihak yang mencoba menggoyang kepemimpinan AHY dan secara tegas berada dan mendukung kepemimpinan AHY,” ujar Darizal Basir, didampingi Rieska Oktoberia anggota fraksi Demokrat DPR Ri Dapil Sumbar satu dan dua, saat pembacaan pernyataan sikap bersama dari fraksi-fraksi seluruh DPRD se Sumbar, Kamis (4/3/2021).
Dikatakan anggota Fraksi Demokrat DPRD Padang, Azwar Siry, AHY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah, karena terpilih sesuai dengan ketentuan AD/ART dalam mekanisme Kongres V yang legal dan sah di Jakarta.
“AHY adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah dan mengutuk segala bentuk tindakan yang merongrong dan menghoyang kepemimpinan AHY,” tegas Irzal Ilyas, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Solok.
Pernyataan sikap bersama yang dibacakan secara bergantian oleh para anggota Fraksi Demokrat di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten dan Kota se Sumbar, ditegaskan Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas bahwa di Sumbar mulai dari DPD sampai DPC, hingga fraksi kabupaten dan kota tetap bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kami tidak pernah goyah, sampai detik ini selalu bersama AHY. Kami tidak setuju dan memprotes keras KLB,” ungkapnya HM Nurnas.
Dilanjutkannya, komitmen mendukung AHY termuat dalam bentuk surat pernyataan. Lebih dari itu, Demokrat Sumbar akan memecat kader jika terbukti mendukung KLB.
“Kami akan pecat kader yang membelot. Kami patuh dengan keputusan kongres yang mengamanahkan AHY sebagai Ketum,” ujarnya.
Menurut HM Nurnas yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, hal itu sudah biasa dalam partai politik. Nurnas meminta tingkat elit untuk menghentikan perseteruan itu.
“Sudahlah hentikan perseteruan ini, Sumbar tidak akan goyang, 19 kabupaten dan kota di Sumbar sudah menyatakan sikap,” tegasnya.
Nurnas juga berkomentar soal tujuh kader partai tersebut diberhentikan secara tidak hormat oleh Ketum AHY. Nurnas menerangkan, pemecatan telah melalui kajian mendalam mulai dari rapat oleh mahkamah partai hingga majlis.
“Jangan sampai ada di daerah yang mengikuti, terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terima sanksi pemberhentian,” tukasnya.
Untuk diketahui, DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada 7 kader yang terlibat dalam gerakan kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pertemuan Pimpinan Partai beserta anggota DPR-RI dapil 1 Darizal Basir serta dapil 2 Rieska Oktoberia dan DPRD Partai Demokrat (Fraks Demokrat) se- Sumatera Barat, di salah satu restoran di kota Padang, Kamis (4/3/2021), Darizal Basir anggota DPR-Ri mengatakan, apa yang mereka lakukan dalam membackup ketua umum DPP Demorat AHY merupakan langkah menjaga kehormatan dan Marwah partai.
“AHY adalah ketua umum yang sah dan legal sesuai AD/ART Partai, juga legal menurut aturan perundang-undangan berlaku, juga merupakan panji-panji partai, yang wajib dijaga kehormatan dan Marwah nya,” tegas Darizal, yang pernah 2 kali menjabat kepala daerah di Sumatera Barat.
Dalam pertemuan para pimpinan partai dan anggota fraksi DPR-RI serta DPRD se- Sumbar tersebut juga ditegaskan, kalau yang akan mengadakan kudeta melalui KLB bukan lagi kader partai, apa lagi pengurus, maka apa yang akan mereka lakukan itu ilegal, dan pemerintah melalui aparat Kepolisian harus bisa mengantisipasi dan membubarkan, karena akan menimbulkan riak-riak di seluruh Indonesia.
“Kami dengar mereka yang akan melakukan KLB, bagaimana bisa? Sementara mereka bukan pengurus dan kader partai, tentunya ini merupakan pelanggaran besar dan wajib untuk dicegah oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat nanti,” tambahnya lagi.
Pernyataan sikap fraksi-fraksi Partai Demokrat dan pimpinan partai, dengan jelas mengatakan tetap setia pada AHY, menolak pengambil-alihan secara inskonstitusional melalui KLB,, dan akan terus memperjuangkan kehormatan partai Demokrat.
Kader demokrat di legislatif ini juga meminta aparat hukum untuk tidak mengizinkan bila ada pemintaan izin KLB. Termasuk kepada Kemenkum HAM untuk tidak menerbitkan izin penyelenggaraan KLB.
Dengan diberhentikannya tujuh kader senior itu yang membuat gaduh tersebut, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie, maka akan membuat Partai Demokrat lebih kondusifit. (ms/ald)

Baca Juga:  Mulyadi Tidak Terbukti Bersalah, Bareskrim Polri Terbitkan SP3

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.