Hakim Tinggi MA: Komisioner KI itu Hakim Ajudikasi

Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi berdebat saat Bimtek Penyusunan Putusan Sengketa Informasi Publik, Rabu 9/6-2021. foto.dok

Bogor, Mimbar — Tugas Komisioner Komisi Informasi atas perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menerima, memeriksa, serta memutus sengketa informasi publik.

“Atas dasar UU itu, maka Komisioner KI adalah Hakim Ajudikasi yakni melakukan tugas penyelesiaan sengketa di bidang tertentu, KI ya sengketa informasi publik,” ujar Hakim Tinggi Balitbang MA RI, Pahala Simajuntak saat memberikan materi soal Berita Acara di Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Putusan Ajudkasi Sengketa Informasi Publik, Rabu 9/6-2021.

Setelah putusan majelis komisioner, maka kata Pahala kalau para pihak mengajukan keberatan ke PTUN dan PN maka hakim yang menanganinya disebut Hakim Yudikasi.

Baca Juga:  PPID UNP Sharing Keterbukaan Informasi Publik bersama Wakil Ketua KI Pusat

“Persidangannya bertingkat, kalau keberatan KI setelah PTUN atau PN maka kasasinya ke Mahkamah Agung, MA itu adalah puncak peradilan, ” ujar Pahala.

Peserta Bimtek digelar KI Pusat, Komisioner KI Sumbar Adrian mengatakan selaku hakim ajudikasi maka patokan tahapan sidang adalah berita acara.

“Berira Acara itu jangan dianggap sepele, karena berita acara ini yang menentukan sebuah putusan bisa dibatalkan, ” ujar Pahala Simanjutak.

Berita Acara itu akte otentik dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga itu berita acara harus memuat fakta dipersidangan dia tidak reportase.

Baca Juga:  Ketua KI : Menuju Kota Anti Korupsi, Perkuat Keterbukaan Informasi

“Berita Acara menjadi pertimbangan majelis dan faktanya menjadi dasar persidangan, ” ujar Pahala. (ms/rls/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.