HM Nurnas : Perlu Dibentuk KI di Daerah Untuk Penguatan Keterbukaan Informasi

Padang, Mimbar – Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengingatkan bupati dan walikota serta DPRD di 19 kabupaten/kota di Sumbar untuk berkomitmen membentuk Komisi Informasi (KI). Karena, keberadaan KI nantinya akan memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah dalam penyediaan informasi publik.
Hal tersebut diungkapkan HM Nurnas yang juga inisiator sekaligus membidani kelahiran KI Sumbar, dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) di Daima Hotel, Rabu (15/1).
“Namun, sebelum pembentukan KI di daerah, KI Sumbar mesti memperkuat dulu PPID utama kabupaten dan kota. Karena, kebijakan ini butuh komitmen kepala daerah dan DPRD dengan penyediaan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana memadai,” tegas HM Nurnas.
Ditambahkan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar ini, dorongan pembentukan KI di daerah itu, didasari masih minimnya OPD di kabupaten dan kota dalam menyediakan dan menginformasikan secara terbuka semua informasi yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Padahal, OPD seharusnya responsif dalam menyediakan informasi publik mulai dari layanan publik yang diselenggarakan, program dan kegiatan OPD, anggaran dan capaian kinerja OPD.
“Saat ini belum semua OPD menyediakan dan menginformasikan informasi tersebut. Ini harus jadi perhatian semua daerah. OPD juga harus responsif terhadap permintaan informasi publik dari masyarakat,” tegas HM Nurnas.
Keberhasilan pengelolaan informasi publik di daerah, lanjut HM Nurnas juga masih terkendala SDM yang masih minim, anggaran serta sarana dan prasarana baik hardware maupun software. “Ini mesti jadi perhatian kepala daerah dan DPRD setempat,” imbuhnya.
Selain KI kabupaten dan kota, Nurnas juga berharap sejalan dengan pembentukan forum jurnalisnya, yang beranggotakan jurnalis media di daerah setempat. Sehingga ke depan, semuanya komit untuk terbuka.
Sementara Asisten I Setprov Sumbar Devi Kurnia mengakui, keberhasilan Sumbar menjadi Provinsi Informatif di Indonesia memang diawali dari komitmen kuat dari kepala daerah dan PPID. “Informasi publik yang terbuka itu membangun kepercayaan publik. PPID pembantu perlu diperkuat. Kami di pemprov juga didukung komitmen yang tinggi dari mitra kami Komisi I DPRD,” katanya dalam FGD yang dimoderatori akademisi Unand Ilham Adelano Azre dan dihadiri 18 PPID kabupaten dan kota minus PPID Mentawai itu.
Sebelumnya, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dalam kesempatan ini kembali mengingatkan agar informasi publik sampai ke masyarakat, tidak hanya sampai diposting di website. Apalagi masih banyak website pemda yang monoton dan sulit diakses menu-menunya. Informasi harus mudah diakses dan berisi konten kreatif.
“Setidaknya, ada empat indikator yang harus dipenuhi badan publik untuk bisa mendapatkan predikat informatif, yakni Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Informasi Publik, Pelayanan permohonan informasi publik dan Pengelolaan dan daftar informasi publik. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Peraturan Komisi Informasi,” ujar Nofal. (ms/ald)

Baca Juga:  Adrian : SITUNG KPU Mudahkan Publik Akses Informasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *