PADANG (MIMBAR) — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)Nasrul Abit meminta aparatur humas agar meningkatkan analisis mengenai isu-isu pemberitaan yang sedang berkembang guna membantu pimpinan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita juga harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) aparatur humas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga data yang disampaikan lebih efesien, efektif, akurat dan berbobot. Dengan demikian pimpinan akan menjadi lebih yakin terhadap informasi yang disampaikan humas,” ujar Wagub saat menjadi keynot speaker pada Rakor Praktisi Humas se-Sumbar yang digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (10/10/2019).
Nasrul Abit juga berharap, peranan humas di era industri 4.0 ini harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tidak sekedar mengandalkan komunikasi konvesional saja, tetapi harus mampu memanfaatkan sarana komunikasi baru.
Dikatakan, aparatur humas dituntut untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi ke masyarakat melalui cara-cara yang efektif, sesuai perkembangan zaman. Humas juga harus responsif dalam menghadapi isu-isu negatif yang ada di masyarakat
“Berikan informasi ke masyarakat sesuai apa yang didapat. Apalagi berita tentang kepala daerah, jangan beritanya hanya ‘opok-opok’, terlalu mengangkat nama kepala daerah. Itu tidak baik,” tegas Wagub.
Wagub juga mengingatkan, sebagai aparat, humas juga tidak terlepas dari opini publik. Apalagi salah satu fungsi humas adalah menciptakan opini publik yang memiliki good will (kemauan baik) dan partisipasi. Harus ada perimbangan dalam penyampaian informasi.
Dalam menjalankan tugasnya, imbuh Wagub, humas mesti didukung tehnologi dan aplikasi pendukung kecepatan akses analisis, sehingga berita yang tidak benar bisa segera diredam.
“Kalau itu petugas humas dituntut harus bisa menguasai teknologi serta memahami tugas sesuai kode etik. Sebab di zaman digital ini semua serba cepat. Hanya dalam waktu satu detik saja sebuah berita langsung disiarkan,” tutur Wagub.
Melalui Biro Humas, imbuhnya, diperlukan adanya peningkatan kinerja, khususnya pada bagian analisa pemberitaan. Karena hal ini turut membantu pemerintah dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.
Humas juga berperan dalam membangun dan memberikan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Humas harus membangun strategi untuk menanamkan kepercayaan publik, tidak hanya memperoleh citra positif, tetapi mampu dipertahankan.
Kepala Biro Humas Setda Sumbar, Jasman menjelaskan, Rapat Koordinasi Kehumasan tersebut bertujuan untuk membentuk sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian berita, sebagai pusat penyebarluasan informasi pemerintah.
“Dalam penyebarluasan informasi pemerintah ke masyarakat, humas perlu membangun kerjasama dengan media, khususnya dalam hal penyampaian informasi pembangunan, menjaga stabilitas informasi pembangunan daerah serta membangun kepercayaan publik,” papar Jasman.
Menurutnya, humas memegang peranan sangat penting, apalagi terkait pemerintahan. Humas ujung tombak pembentukan citra positif pemerintahan, sehingga peranan humas sangat vital.
“Rakor kehumasan merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Aparatur humas dituntut menguasai teknologi ditengah semakin terbukanya informasi publik melalui berbagai media sosial,” ungkapnya.
Humas pemerintah, sambung dia, merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. SDM yang handal, kreatif dan inovatif merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki.
“Masyarakat kita kerap disajikan dengan iinformasi yang belum tentu benar. Jika ini terjadi, humas harus mampu mengimbangi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Jasman.
Usai pembukaan acara, Kepala Bagian Analisa Pemberitaan Humas Sumbar Zardi Syarif menuturkan, humas harus mampu memberikanberikan informasi seluruh kinerja ke publik, baik kebijakan pimpinan maupun isu daerah.
Dalam penyampaian informasi pemerintahan, sambung dia, diperlukan strategi komunikasi ke publik. Sehingga bisa meredam pemberitaan negatif yang terus menerus terhadap pemerintah. Dengan demikian opini masyarakat tidak berlarut-larut dikendalikan oleh pemberitaan negatif.
“Untuk itu perlu dilakukan pembenaran informasi untuk mengembalikan nilai positif terhadap pemerintah. Paling penting menghindari krisis akibat pemberitaan. Humas harus mampu bersahabat dengan media,” pungkasnya. (ms/rls/del)
Views: 1,764
