Padang, Mimbar — Jamuan makan malam Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Andre Rosiade dengan owner, Pemimpin Redaksi dan wartawan Sumbar di restorant Jepang di Gatot Subroto Jakarta, berubah jadi debat panas. Debat terusjadi antara Andre dengan Pemred Rakyat Sumbar Revdi Iwan Syahputera.
Pemicu debat panas itu adalah pernyataan Andre soal lemahnya media di Sumbar mengkritisi soal baliho Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Fakhrizal yang bertebaran di sepanjang jalan di Sumbar.
“Baliho Kapolda bertebaran terpasang kok media di Sumbar lembut saja pemberitaannya, sangat saya sayangkan,” ujar Andre Rosiade.
Sontak, mendengar pernyataan itu, Revdi yang akrab disapa Ope, langsung menanggapi. Ope tak terima dikatakan media tak punya sense soal baliho kapolda yang menurut Andre bentuk dari kampanye terselubung dan adanya indikasi gratifikasi.
“Tidak bisa disalahkan media, karena ini belum kampanye dan media di Sumbar tidak bisa diobok-obok seperti keinginan ketua (Andre, red), kalau mau jangan Kapolda saja banyak tokoh di Sumbar pasang Baliho,” tegas Ope.
Menurut Ope dia tidak dalam kapasitas membela Kapolda. “Saya tidak ada urusan Kapoda ke atau siapa kek, tapi saya tidak terima kalau ada yang bilang media soal Baliho Kapolda itu lembut dan membisu,” ujar Ope.
Sebelumnya Almudazir owner yang juga Pemimpin Redaksi portal mimbarsumbar.id sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa belum ada aturan menyebutkan Kapolda tidak boleh pasang Baliho mengingat belum.adanya kepastian Kapolda sebagai calon. Jadi aturan soal kampanye terselubung belum bisa dilekatkan padanya.
“Apakah Pak Kapolda akan maju atau tidak, belum ada kepastian dan beliau belum ditetapkan sebagai calon. Jadi, aturan UU Pilkada belum bisa dipakaikan untuknya,” ujar Almudazir.
Akademisi FISIP Unand Ilham Adelano Azre menengahi debat keras Andre dengan Ope malam ini.
“Dari survey terakhir masyarakat Sumbar tahu Pilkada baru 30 persen, pola pemberitaan media dengan berbagai versi soal kebijakan redaksi justru mengreat pemilih Sumbar tahu jelang Pilkada 2020,”ujar Azre.
Andre Rosiade tak bergeming, dia mengatakan Kapolda Sumbar tidak bisa melakukan itu. Soal debat dengan Ope biasa. “Ini tanda orang minang keras. Bersikap dan kritis soal perbedaan tapi kita tetap bersahabat,”ujar Andre
“Pak Kapolda itu pejabat negara jika menerima bantuan orang soal balihonya, Kapolda bisa diduga menerima gratifikasi,” lanjut Andre Rosiade.
Tapi Andre tegaskan Pilkada Sumbar 2020, bagaimana Pilkada berlangsung demokratis. “Tidak ada yang boleh mengunakan cara-cara tidak sehat di demokrasi,” ujar Andre Rosiade. (ms/ald)
