PADANG, mimbarsumbar.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan menggelar Rapat Pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 lalu pada Kamis, 9 Januari 2025 besok.
“Rapat pleno penetapan ini sekaligus berakhirnya tahapan pilkada serentak 2024. Setelah itu, KPU akan menyampaikan hasil rapat pleno kepada pimpinan DPRD Sumbar, selanjutnya pimpinan DPRD mengajukan ke Presiden melalui Mendagri untuk di SK kan,” terang Surya Efitrimen.
Selain di Pilkada Provinsi, 8 dari 19 KPU Kabupaten dan Kota juga mengelar rapat pleno yang sama untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah yang terpilih. Sementara 11 kabupaten dan kota lainnya, menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan oleh 13 pasangan calon di 11 daerah tersebut diterima MK dan sudah teregistrasi.
“Bahkan MK juga telah menetapkan jadwal pertama pada Jumat, 10 Januari besok,” kata Surya Efitrimen, Ketua KPU Sumbar dalam sambutannya saat temu media, Rabu (8/1/2025) di sebuah cafe di Padang.
Temu media diinisiasi bagian Parmas KPU Sumbar, dibawah komando Jumiati, juga dihadiri unsur pimpinan KPU Sumbar yaitu Medo Fatria, Jons Manedi, Ory Sativa Syakban, serta Sekretaris KPU Irzal Zmzami dan jajaran pegawai yang menangani acara.
Pada kesempatan tersebut Surya Efitrimen juga mengapreasi kerjasama apik KPU dengan media sehingga pelaksanaan Pilkada se Sumbar berjalan sesuai aturan main yang berlaku.
“Terima kasih kawan pers di Sumbar, atas kolaborasi kita selama ini tahapan demi tahapan, sejak 26 Januari 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Untuk Pilgub dan 8 Pilkada kota Kabupaten sudah hampir memasuki garis finis,” ujar Surya.
Terlepas dari itu, kata Surya Efitrimen, KPU RI lewat evaluasi akhir tahun memberikan berbagai penghargaan ke KPU Sumbar atas kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Sumbar.
“Dalam rapat evaluasi akhir tahun lalu, KPU RI menilai KPU Sumbar terbaik dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Semua itu tak lepas dari kerjasama KPU dengan rekan-rekan media,” ujar Surya.
Ditambahkan Medo Patria, semua tahapan memang dilakukan secara optimal. Bahkan nantinya akan dilakukan riset untuk bisa memberikan masukan pada KPU RI, sehingga pemilu mendatang akan menghasilkan hal terbaik dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi.
“Semua kita lakukan tahapan sesuai aturan, namun kita tetap akan lakukan riset,agar bisa memberi masukan pada KPU RI, sehingga tidak terjadi kendala di kemudian hari, dan mengurangi terjadinya pelanggaran dan PSU,” tutup Medo.
Dilanjutkan Medo, Pada Pemilu lalu, jumlah pemilih per TPS maksimal 300 pemilih, tapi di Pilkada maksimal 600 pemilih. Karena itu, terjadi penggabungan pemilih sesuai wilayah TPS.
Sementara itu, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan masyarakat (Parmas dan Hubmas) Jons Manedi menjelaskan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak, KPU juga mendapat apresiasi dan pujian dari NGO Internasional, karena berjalan dengan baik dan lancar.
“Tidak ada kisruh selama pelaksanaan Pilkada hingga ke tingkat TPS, kecuali ada yang kecelakaan dan demam, namun semuanya sudah langsung di tangani dengan baik, termasuk di TPS Khusus,” ujar Jon Manedi.
Terhadap partisipasi pemilih di Pilkada Sumbar, sekitar 57,17 persen. Partisipasi terendah di Kota Padang yang hanya 49 persen. Tertinggi di kota Sawahlunto sekitar 70 persen.
“Ada banyak indikator dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Ada akademisi menilai, rendahkan partisipasi karena ada faktor kejenuhan, karena di tahun yang sama, ada beberapa kali pemilih datang ke TPS, seperti Pemilu 2024, Pemilu Ulang, PSU DPD RI dan kemudian Pilkada serentak,” kata Jons Manedi. (ms/ald)
