Kelompok Siaga Bencana Minta BPBD Beri Perhatian Khusus pada Mitigasi Bencana

Padang, Mimbar – Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB) Sumatera Barat menilai pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki konsistensi terhadap Mitigasi bencana di Sumatera Barat. Visi dan misi Gubernur Sumbar terpilih tampaknya tidak konsen terhadap kebencanaan.

“Kita meminta kepada Pemerintah Provinsi melalui Kalaksa BPBD Sumbar, agar dapat memberikan perhatian kepada mitigasi bencana di Sumbar,” ujar Albert utusan FKSB di saat diskusi Mitigasi Bencana di Sumbar, di Daima Hotel, Kamis, 4 Maret 2021.

Menurut Albert, berdasarkan data kebencanaan, Sumatera Barat memiliki daerah rawan bencana dan beresiko tinggi.

“Kita selaku relawan banyak menemui kendala di lapangan, karena masyarakat belum diedukasi mitigasi bencana secara optimal para pihak terkait termasuk dorongan soal anggaran,” ujar Albert.

Lanjut Albert, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara konsisten dan simultan, agar masyarakat dapat menyadarkan masyarakat.

“Kita tidak menemukan tiga tahun terakhir adanya sosialisasi kebencanaan atau simulasi di tengah masyarakat, kegiatan sosialisasi penting, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujar Albert.

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat H. Erman Rahman, SE, M.Si  mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat Sumatera Barat, agar tetap waspada terhadap bencana, karena Provinsi Sumatera Barat merupakan market bencana.

Baca Juga:  Basuki Hadimuljono, Bapak Daendels RI yang Tak Pakai WA

“Mari bersiap selamatkan diri dan keluarga, karena Sumbar dikelilingi bencana,” ujar Erman Rahman yang juga menjadi narasumber.

Menurut Erman Rahman, semua orang tahu, secara geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah rawan bencana. Tak hanya potensi banjir atau longsor, tapi juga bencana gempa dan ancaman tsunami. Termasuk ancaman gunung merapi dan abrasi pantai.

“Kita mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB sangat banyak memberikan bantuan dana ke Provinsi Sumatera Barat, karena untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana mengandalkan APBD Sumbar kurang mencukupi,” ujar Rahman.

Sebelumnya Aktivis Kebencanaan Khalid Saifullah mengatakan, ancaman bencana di Sumbar sangat lengkap. Sedikitnya ada 13 ancaman bencana yang ada di Sumbar. Gunung api saja ada 3 di Sumbar, 4 dengan Gunung Kerinci, belum lagi ancaman bencana lainnya. Ini takdir kita di Sumbar, kita tak bisa lari dengan kondisi alam ini.

Baca Juga:  Relawan Irjen Fakhrizal Bagikan 3 Ton Beras untuk Buruh Harian dan Pedagang Kecil Terdampak Corona

Dalam potensi ancaman bencana ini, lanjut Khalid, potensi rentannya di mana dan apa resikonya.

“Karena itu, dalam mitigasi bencana yang perlu diurus itu adalah resikonya. Inilah yang harus diorganisir untuk menguranginya,” ungkap Khalid yang juga Ketua Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar.

Dalam manajemen risiko, tambah Khalid, ada pencegahan untuk mengurangi bahaya dan ancamannya. Beda halnya dengan gempa bumi, yang sulit dilakukan pencegahan.

“Tapi kalau banjir, longsor atau abrasi pantai, masih bisa kita urus untuk mengurangi resikonya. Dilakukan upaya mitigasi agar risikonya semakin kecil. Apalagi juga ditambah dengan kesiapsiagaan,” ucap Khalid.

Bicara soal unsur risiko bencana, maka Khalid menjelaskan bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Risiko itu bisa dalam bentuk luka-luka, kerugian harta benda hingga meninggal dunia.

“Nah, rumus mengurangi risiko itu, turunkan kerentanannya sehingga potensi ancamannya berkurang,” ujarnya. (ms/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.