Kementerian PUPR Bantu Rumah untuk Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih

PRABUMULIH (MIMBAR)-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pelaksanaan program pembangunan perumahan berbasis komunitas untuk masyarakat. Kali ini sebanyak 223 orang yang tergabung dalam komunitas petugas kebersihan di Kota Prabumulih mendapatkan bantuan program perumahan dari Kementerian PUPR.

“Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tergabung dalam komunitas diberbagai daerah di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, saat melakukan Ground Breaking Rumah Berbasis Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/2/2020).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Sumatera Selatan Abdul Darwis, serta Kepala Satker Penyediaan Perumahan Swadaya Sarju Bintarum.

Khalawi menjelaskan, Pemerintah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah perumahan, khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk itu, melalui program perumahan berbasis komunitas, Pemerintah ingin memberdayakan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak.

Terkait dengan pelaksanaan Ground Breaking Perumahan Berbasis Komunitas untuk Petugas Kebersihan Kota Prabumulih, Khalawi menerangkan bahwa hal itu menjadi salah satu bagian dari Program Sejuta Rumah. Dalam hal ini, kegiatan itu juga merupakan pilot projek perumahan di Provinsi Sumatera Selatan.

“Program perumahan komunitas masyarakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. Ini harus didukung oleh semua pihak,” tandasnya.

Kementerian PUPR, imbuhnya, juga mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Kota Prabumulih yang fokus pada program pembangunan perumahan bagi masyarakat. Berbagai kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tentunya menjadi salah satu solusi agar Indonesia bebas dari RTLH.

Baca Juga:  Hubungkan Bengkulu-Lampung, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Manula

“Banyak bantuan perumahan yang ada di Kementerian PUPR, seperti Rumah Susun, Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Fasilitasi Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Tinggal usulkan saja kebutuhannya. Tapi Pemda juga harus ikut aktif dalam pendataan dan pengadaan lahan dan kemudahan perijinan,” terangnya.

Berdasarkan data site plan yang ada, komplek perumahan komunitas petugas kebersihan tersebut terdiri dari 14 blok, dengan jumlah unit rumah sebanyak 223 unit. Fasilitas umum yang akan tersedia di dalamnya antara lain taman penghijauan, masjid, sarana olahraga, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Jalan Lingkungan dan Drainase, Penyediaan Jaringan Air Minum.

Sebanyak 223 unit tersebut dibangun di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Pemkot Prabumulih sudah melakukan pendataan pemilik dan menyediakan fasilitas listrik, air bersih, jaringan gas, serta sertifikat lahan.

Pembangunan rumah komunitas dilaksanakan di atas lahan seluas empat hektar. Spesifikasi rumah yang dibangunan adalah tipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter serta luas tanah 10 x 12 meter.

“Untuk di Kota Prabumulih, kami akan membantu para petugas kebersihan yang belum memiliki rumah, melalui pembangunan rumah baru dengan bantuan senilai Rp35 juta per unit rumah. Selain itu, jalan lingkungannya juga akan kami bantu. Kami harap program seperti ini bisa ditiru oleh daerah lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan, pihaknya juga memiliki program bantuan bagi masyarakat kurang mampu melalui Baznas. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Prabumulih sejak 2014 meminta agar para pegawainya menyisihkan sebagian dari gajinya,mulaii Rp10.000 hingga Rp100.000, tergantung dari jumlah penghasilannya untuk dikumpulkan guna membangun rumah masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:  Kementerian PUPR Siap Bedah 5.700 Rumah Pasca Gempa di Sulteng

“Dari uang yang dikumpulkan tersebut kami bisa membangun sebanyak 10 unit rumah untuk masyarakat per bulan. Hingga kini ribuan rumah masyarakat telah kami bangun melalui program Baznas,” katanya.

Selain rumah untuk komunitas petugas kebersihan, terangnya, Pemerintah Kota Prabumulih juga telah menyiapkan rencana lahan untuk sejumlah komunitas lainnya, yakni komunitas pemulung sebanyak 60 unit dan tukang becak sebanyak 65 unit.

“Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu merealisasikan kebutuhan rumah untuk komunitas di Prabumulih ini,” harapnya.

Tauri, salah seorang penerima bantuan perumahan komunitas, yang berprofesi sebagai supir truk Dinas Kebersihan Kota Prabumulih mengaku sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Diungkapkan, sebelumnya dirinya dan keluarga merasa sulit memiliki rumah, karena penghasilannya hanya Rp1.350.000 per bulan.

Dengan penghasilan tersebut, Tauri yang saat ini memiliki tiga orang anak harus memutar otak agar penghasilannya cukup untuk biaya sekolah anaknya, serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Alhamdulillah akhirnya saya dan keluraga bisa punya rumah lewat program Kementerian PUPR. Dulu kami tidak pernah bermimpi punya rumah sendiri. Selama ini kami masih tinggal di rumah mertua. Semoga program ini bisa dilanjutkan dan bisa dirasakan oleh para petugas kebersihan di daerah lainnya,” terangnya.

Hal senada dikatakan oleh Epenado yang menjadi kernet truk kebersihan. Dirinya mengatakan penghasilannya hanya Rp1.300.000 per bulan. Dari jumlah tersebut, para petugas kebersihan bersama pendampingan Pemkot Prabumulih membentuk koperasi petugas kebersihan dan membayar iuran anggota Rp 50.000 per bulan.

“Kami siap bekerja menjaga kebersihan Kota Prabumulih. Alhamdulillah kami yang penghasilannya pas pasan bisa memiliki rumah,” pungkasnya. (ms/rls/del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *