Cisarua, Mimbar – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR siap melaksanakan lima visi Presiden Terpilih 2020-2024 Joko Widodo (Jokowi), yaitu pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan, memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
“Visi Kementerian PUPR adalah menjalankan visi Presiden. Pertama yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita buat tersambung ke pusat-pusat produksi. Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol, dan jalan nasional, tetapi bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya. Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur juga akan diikuti dengan mempercepat pembangunan SDM. ,” kata Menteri Basuki dalam acara Rapat Koordinasi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian PUPR di Bogor, Selasa (6/8/2019).
Hadir dalam acara tersebut seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, serta hadir sebagai narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ekonom sekaligus mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim.
Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, Menteri Basuki menyatakan bahwa hal tersebut harus didukung dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR. Reformasi birokrasi menurut Menteri Basuki merupakan suatu keharusan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan lembaga dan peraturan yang dinilai tidak efektif, sehingga kecepatan pelayanan serta perizinan semakin baik untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
“Arahan Presiden Jokowi untuk RAPBN 2020 yakni fokus pada belanja modal yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini membutuhkan birokrasi dan institusi yang semakin ramping dan efisien sehingga pelayanan semakin cepat. Kita ingin merubah budaya untuk bekerja lebih cepat dengan terobosan-terobosan baru (breakthrough),” kata Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, terobosan baru sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang sangat diharapkan manfaatnya oleh masyarakat. “Saat ini masyarakat yang menjadi obyek pajak, sangat berharap manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu kementerian terbesar yang diamanahkan untuk membelanjakan uang negara, kita harus dapat menjalankannya dengan baik, transparan dan akuntabe,” pesannya.
Menteri Basuki menyatakan, ke depannya belanja infrastruktur jangan hanya berfokus pada APBN dan akan terus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Sebab kemampuan APBN 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.
“Kita harus dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi. Ini menjadi tugas Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang baru dibentuk khusus untuk pengembangan skema KPBU. Siapkan betul data-data dan skema pembiayaan yang akan ditawarkan. Kita harus tahu betul kapasitas proyek yang akan kita tawarkan,” kata Menteri Basuki.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya mengatakan bahwa belanja infrastruktur di Indonesia masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk itu kemampuan dalam menarik sumber daya dari pihak swasta baik lokal maupun global menjadi sangat penting. “Banyak sumber pendanaan di dunia yang ingin masuk ke Indonesia, namun mereka membutuhkan kerangka kebijakan dan peraturan dari bisnis model yang jelas untuk ditawarkan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Emil Salim mengatakan, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih masih jauh tertinggal dibanding negara. Untuk itu peranan Kementerian PUPR sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. “Pembangunan juga harus dilakukan secara integratif dengan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.(ms/rls/ald)
