Ketiga Kalinya, Pemkab Mentawai Mendapat Penghargaan SAKIP dari MenPAN/RB

Batam, Mimbar — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mendapat penghargaan SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB).

Penghargaan yang ketiga kalinya ini diterima oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Senin (10/2/2020) di Kota Batam. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN/RB Cahyo Kumolo dengan predikat B

Evaluasi SAKIP ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan APBD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment).

Bupati Yudas dalam penjelasannya ke media mengatakan ini sudah kali ke-3 Pemkab Kepulauan Mentawai mendapat predikat SAKIP dengan kategori B atau baik.

“Ini tentu hasil dari upaya upaya yang kami lakukan bersama seluruh OPD untuk menggunakan anggaran yang berorientasi hasil,” jelas Bupati Yudas.

Misalnya, lanjut Bupati Yudas dalam membangun Sekolah. Apakah sekolah itu dibangun untuk menjawab dan menaikkan Angka APK atau APM dimana anak anak didik mendapatkan akses dan memanfaatkan sekolah untuk keberlanjutan pendidikannya.

“Jadi kami memastikan semua anggaran di APBD harus memberikan manfaat langsung ke masyarakat jadi tidak lagi sekedar proyek atau kegiatan,” ujarnya.

Bupati berharap dengan keluarnya Nilai SAKIP dengan predikat B, menjadi motivasi bagi aparatur pemerintahan agar tahun depan bisa memperbaiki hal hal yang masih ada sebagaimana saran dari KemenPAN RB dan inspektorat provinsi.

Turut mendampingi Bupati menerima penghargaan ini Sekda, Kepala Inspektorat dan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Naslindo Sirait sebagai Kepala Bappeda menjelaskan ada 5 aspek yang dinilai dalam komponean SAKIP yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

“Nilai tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Kedepan masih ada hal hal yang harus kami perbaiki antara lain keselarasan penjabaran kinerja sampai level individu pegawai, melakukan review semua program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran, serta memanfaatkan Teknologi Informasi. Sasarannya,  bagaimana semua kepala OPD memahami dan terlibat menerapkan manajemen kinerja,” ujar Naslindo.

Apabila hal-hal itu bisa diperbaiki, tambah Naslindo, niscaya kinerja pemerintah Kabupaten akan meningkat dan masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan yang ada setiap tahunnya. (ms/rls/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *