Ketua Apindo Sumbar: UMKM Perlu Insentif Pemerintah

Padang, Mimbar — Penyokong pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak hanya berasal dari pariwisata semata. Namun ada beberapa aspek, seperti UMKM yang telah berjamur hampir 99 persen. Mampu berkontribusi 60.3 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Sumbar, Muzakir Aziz, Selas (7/7). Situasi pandemi wabah virus Korona (Covid-19) memukul ruang gerak ekonomi Indonesia, termasuk Sumbar. Bahkan merambat bagi pelaku sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Tekanan ini membuat aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM tidak seperti biasanya.

Ia menerangkan, secara persentase UMKM di Sumbar telah mampu menyerap tenaga kerja 97 persen. Situasi aktivitas terpukul ini perlu digairahkan. Bahkan keberadaan mereka pun berdasar jumlah dunia usaha/dunia industri dan Bank Indonesia menyatakan 72,6 persen pelaku UMKM telah terdisupsi usahaanya efek pandemi wabah virus Korona. Muzakir sendiri tidak menampik, upaya pemerintah melalui memberikan stimulus ekonomo berupa relaksasi pajak, stimulus non-pajak, keuangan.

“Kami sangat apresiasi sekali upaya pemerintah tersebut, ini tentunya mengangkat kembali perekonomian daerah yang terpukul karena Korona,” kata Muzakir, kemarin.

Meski demikian ternyata masih ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan tersendiri, sebut Muzakir. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan kebijakan tatanan baru kehidupan. Salah satu persoalan dan menjadi beban saat ini ialah modal kerja dengan persyaratan dan bunga yang ringan.

“Kita berharap ini perlu diperhatikan juga. Ya kita akui memang pemerintah memberi stimulus tentu perlu pertimbangan dong, apalagi dengan bunga dari modal usaha agar diberi keringanan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kementerian PUPR Targetkan Venue PON XX Papua  Selesai Juni 2020

Terkait hal ini, APINDO Sumbar mengharapkan pemerintah agar perbankan mempercepat penyaluran kredit kerja dengan segera bagi pelaku UMKM, agar penyaluran pinjaman dapat menjadi modal memulai kembali usaha akibat krisis pandemi wabah virus Korona.

Tidak hanya itu, melalui pemerintah dimintakan agar perbankan menjemput bola kepada UMKM untuk membangkitkan peran UMKM di Indonesia, khususnya Sumbar. Memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal, sehingga tidak mampu berdaya saing dari kompetitor luar daerah.

“Kami sangat mengimbau juga kepada pemerintah agar mendorong peran Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani persoalan UMKM kita,” ujarnya.

Artinya, peran dinas terkait sangat dibutuhkan tidak hanya berpangku tangan dalam situasi hal ini. Muzakir menerangkan, peran dimaksud agar dinas meningkatkan anggaran instansi dan upaya penanganan UMKM terealisasi dengan baik dan benar.

APINDO Sumbar juga mengimbau para pelaku usaha agar mengembangkan produk lokal yang memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing produk usahanya. Tidak hanya itu dunia usaha dan pemda, perbankan dan masyarakat saling bersinergi serta meningkatkan kerjasama yang baik.

“Kami juga berharap kepada pelaku usaha agar semangat dan meningkatkan motivasi berusaha. Kita pun minta seluruh lini saling bersinergi agar perekonomian daerah kembali bergairah dari keterpurkan pandemi wabah virus,” imbaunya.

Sementara itu Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat memperkirakan bila pandemi virus Korona (Covid-19) mereda Juni dan Juli tahun ini. Besar kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi hanya dua persen dari kondisi sebelumnya. Walau hingga saat ini laju inflasi daerah sejak ramadan dalam masa pandemi, harga-harga tidak terlalu merangkak naik.

Baca Juga:  Kementerian PUPR Gandeng 15 Bank Pelaksana Salurkan Subsidi FLPP Syariah

Kepala BI Sumbar, Wahyu Purnama A mengatakan, inflasi Sumbar saat ini terkendali akan tetapi pertumbuhan ekonomi melambat. “Bicara tentang inflasi kami kira masih stabil ya, dan masih pada angka tiga persen plus minus satu persen,” kata Wahyu.

Sementara terkait pertumbuhan ekonomi masih mengikuti nasional. Ini tentu sangat berdampak pada rentang lama pandemi wabah virus korona. “Kami melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar telah mendorong pemprov untuk melakukan antisipasi gejolak harga, terutama pada sejumlah komoditas,” terang Wahyu.

Wahyu melanjutkan, bila pandemi hingga Juli mendatang pertumbuhan akan berada pada dua persen dibanding sebelumnya 5,2 persen. “Kalau itu terus berlanjut akan berdampak pada ekonomi Sumbar makin menurun,” jelas Wahyu.

Secara jelas dari Jalan Jenderal Sudirman, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno telah mengungkapkan, bahwa telah melakukan kajian dalam merumuskan program stimulus ekonomi daerah. Pasalnya, pemulihan ekonomi daerah masih mengandalkan APBD dan APBN untuk pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekonomi daerah ditopang dari pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

“Ketika keadaan sudah normal butuh waktu untuk penyesuaian dalam segala lini sektor,” tutupnya. (ms/rls/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.