Kisruh APBMI-Pelindo II, Anggota DPR RI Turun Tangan

Padang, Mimbar – Permasalahan bertahun-tahun yang terjadi antara manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Politisi Partai Gerindra yang berasal dari Sumatera Barat itu menilai, kegaduhan yang terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur tersebut lantaran adanya kesalahan pahaman antara manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) terkait keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.

Selain itu, permasalahan tersebut terjadi juga adanya dugaan monopoli bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam hal ini adalah manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur seperti yang selama ini diungkapkan oleh APBMI. Sehingga, iklim bisnis dan iklim kerja yang terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur menjadi tidak sehat bahkan sangat merugikan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

Karena itu, Andre yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah BUMN ini hadir di Pelabuhan Teluk Bayur untuk memfasilitasi pertemuan antara APBMI Sumatera Barat dengan pihak manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur untuk mencari solusi atas permasalahan yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun ini.

Baca Juga:  Alhamdulillah, Dukungan KTP Fakhrizal-Genius Lebihi Syarat KPU Sumbar

“Saya datang kesini untuk memfasilitasi dan mencari solusi terbaik atas permasalahan yang tak kunjung usai selama beberapa tahun ini antara APBMI Sumatera Barat dengan pihak manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur, sehingga dapat tercipta iklim bisnis dan iklim kerja yang sehat disini,” kata Andre di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (23/11/2019).

Terkait pengelolaan bongkar muat, Andre menjelaskan bahwa dalam Permenhub Nomor 152 Tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal yang meliputi stevedoring, cargodoring, dan receiving / delivering dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri dari perusahaan bongkar muat (PBM), perusahaan angkutan laut nasional, dan badan usaha pelabuhan (BUP) yang telah memperoleh konsesi.

“Dengan demikian, seharusnya semua pihak dan stakeholders dapat saling bersinergi satu sama lain, artinya solusi yang terbaik adalah bahwa BUP dalam hal ini Pelindo 2 Teluk Bayur harus memberi kesempatan kepada PBM apakah dia mau mengelola pekerjaan bongkar muat tersebut. Jadi Tawarkan dulu. Bila PBM tidak sanggup melaksanakan kegiatan di pelabuhan karena misalnya peralatannya tidak memadai, baru BUP yang akan mengusahakannya secara mandiri. Jadi tidak terkesan memonopoli bisnis bongkar muat sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:  Alumni Unand Siap Rebut BA 1

Putra daerah asli Sumatera Barat ini menuturkan, kolaborasi antara BUP dalam hal ini Pelindo 2 Teluk Bayur dan PBM dibutuhkan mengingat kondisi persaingan di bisnis bongkar muat atau stevedoring cenderung mendistorsi pasar.

Sebab, selama beberapa tahun belakangan telah terjadi persaingan di bisnis bongkar muat dan cenderung terjadi distorsi pasar akibat persaingan ketat di bisnis itu. Persaingan itu terjadi antar-PBM, PBM dengan BUP PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV, PBM dengan BUP Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan persaingan PBM dengan Operator Pelabuhan.

“Karena itu, iklim usaha di Pelabuhan Teluk Bayur harus dapat lebih baik, nyaman dan tidak ada kendala terkait operasional pelabuhan. Diharapkan dengan diberlakukannya Permenhub nomer 152 Tahun 2016 tersebut, semua stakeholder khususnya di lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur dapat saling bersinergi dan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif,” tandasnya. (ms/rls/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *