Agam  

Komisi I DPRD Sumbar Minta Masukan Tokoh Agam Terkait Ranperda Tanah Ulayat

Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib pimpin rapat bersama tokoh adat dan masyarakat Agam terkait penyusunan Ranperda tanah ulayat, Selasa, (10/1/2023). ( foto dok./hms)

AGAM, mimbarsumbar.id — Komisi I DPRD Sumbar minta masukan tokoh adat, wali nagari  serta masyarakat terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) baru tentang tanah ulayat.

Masukan tokoh adat dan masyarakat diperlukan agar ranperda ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komisi I minta masukan walinagari, tokoh adat dan masyarakat Agam, Selasa (10/1/2023) di Aula Kantor Bupati Agam.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menilai soal Perda Tanah Ulayat ini adalah hal rumit dan banyak menimbulkan masalah. Padahal perda seharusnya bisa melindungi masyarakat dengan tanah ulayatnya.

“Kabupaten Agam memiliki banyak permasalahan tanah ulayat, tapi bisa diselesaikan. Banyak juga di daerah lain, masalah tanah Ulayat ini malah melebar,” katanya.

Maka dari itu, DPRD Sumbar memulai pembahasan Ranperda ini di Agam untuk meminta masukan dari tokoh adat dan masyarakat setempat untuk memperkaya materi Ranperda.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Tanah Ulayat, Desrio Putra mengatakan bahwa Sumbar sebenarnya sudah memiliki perda terkait tanah ulayat yaitu Perda Nomor 6 tahun 2008.

“Coba lihat, saat ini perda itu tidak efektif. Maka perlu perda pembaharuan,” kata Desrio.

Dalam ulayat kaum dikatakan persoalan dengan pihak lain namun yang terjadi polemik adalah yang berkaitan tanah ulayat nagari karena kondisi sekarang dan perkembangan banyak tanah ulayat nagari ada yang bekerjasama dengan pihak swasta.

“Kita ingin tanah ulayat ini berstatus tetap dan tidak dapat berpindah hak kecuali kesepakatan semua pemilik ulayat. Selain itu azas pemulihan tanah ulayat yang dikerjasamakan setelah dipulihkan agar kembali ke pemiliknya bukan kepada pemerintah,” katanya.

Dengan perda pembaharuan terkait tanah ulayat ini, pihaknya juga mendorong program percepatan sertifikasi pertanahan agar tanah ulayat ini bisa miliki legalitas dan terdata meski kepemilikan tanah dimiliki masyarakat hukum adat.

“Soal tanah ulayat ini dengan legalitasnya, perlu diperjelas dan diperkuat,” pungkasnya.

Kemudian, Sekda Kabupaten Agam, Edi Busti dalam sambutannya menyebutkan saat ini Kabupaten Agam terdiri dari 92 nagari dari sebelumnya berjumlah 82 nagari.

“Kini ada 13 nagari persiapan, sehingga nanti total ada 105 nagari dari 16 kecamatan,” katanya.

Saat pembahasan, Edi mengatakan banyak masalah yang muncul dari tanah ulayat ini. Pokok sengketa muncul saat sudah bersentuhan dengan wilayah administrasi pemerintahan.

Dia juga berharap perda ini nantinya bisa membuat aturan yang jelas, sehingga tidak bersengketa pula ninik mamak.

Sementara Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Junaidi Dt Gampo Alam mengatakan tanah ulayat tak lepas dari ninik mamak dan penghulu. Menurut dia, tugas pokok dan fungsi ninik mamak adalah menjaga harta pusaka adat atau tanah ulayat dan memelihara anak kemenakan.

Konflik pertanahan ini cukup kompleks dan menuntut kesiapan ninik mamak dalam menyelesaikannya. Konflik ini bisa dicatat permasalahan kasus ulayat dengan pemerintah sendiri, dengan aparat, dengan investor dan lainnya.

“Kita ingin tanah ulayat ini dapat dilegalkan, namun tak didaftarkan per orang tapi komunal dan kalau perlu warnanya berbeda. Kemudian tanah ini tidak dapat diperjualbelikan tanpa disepakati seluruh pemilik tanah ulayat itu,” ujarnya.(ms/*/ald)