Komisi Yudisial Kunjungi DPRD Sumbar 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menerima kunjungan Komisi Yudisial penghubung wilayah Sumatera Barat, Kamis (19/1) di ruang kerjanya. (foto.dok/hms)

PADANG, mimbarsumbar.id -Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menerima kunjungan Komisi Yudisial (KY)  penghubung wilayah Sumatera Barat, Kamis (19/1/2023) di ruangan kerjanya.

Suwirpen berharap, keberadaan lembaga yang terbilang masih baru di provinsi ini dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum di masyarakat.

“Kita percaya selama ini proses peradilan dan hakim-hakim kita telah bekerja secara profesional. Dengan adanya lembaga KY ini tentu nantinya proses hukum yang dijalani masyarakat akan menjadi lebih baik lagi karena ada lembaga yang bisa mendampingi,” ujar Suwirpen.

Dia mengatakan dengan adanya KY masyarakat bisa melaporkan jika ada kecurigaan terkait tidak profesional atau tidak adilnya proses peradilan di pengadilan.

Baca Juga:  Banggar DPRD Sumbar Sepakat Naikkan Honor Guru Honorer & TPP ASN Pemprov

“Selain itu bisa pula meminta pendampingan jika ada kekhawatiran proses peradilan di pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga bisa mengantipasi sejak awal,” katanya.

Suwirpen menyampaikan sebagai lembaga pemerintahan, DPRD menyambut baik dan mengapresiasi keberadaan seluruh lembaga, termasuk lembaga vertikal.

“Selama ini KY kita tahunya ada di pusat, yakni di Jakarta. Dengan ada di Sumbar maka kita menyambut gembira dan bersyukur,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Penghubung KY wilayah Sumbar, Feri Ardila mengatakan kunjungan mereka ke DPRD Sumbar untuk memperkenalkan keberadaan KY sekaligus memaparkan tentang tugas serta fungsi KY.

“Karena KY di Sumbar tergolong masih baru jadi kita memperbanyak perkenalan dan sosialisasi,” katanya.

Baca Juga:  Belum Ada Penempatan, Ratusan Guru Passing Grade Mengadu ke Komisi V DPRD Sumbar

KY penghubung wilayah Sumbar dilantik pada Tahun 2022 lalu dan berkantor di jalan Asahan Padang. Tugas KY salah satunya memantau pelaksanaan persidangan terutama pengawasan hakim. Misalnya ada indikasi dugaan pelanggaran.

“Kami bukan hanya menerima laporan terkait pelanggaran etik. Kami juga bisa menerima permohonan pemantauan persidangan. Misalnya ada masyarakat pencari keadilan yang merasa bahwa proses persidangannya itu harus dipantau, kami bisa melakukan pemantauan,” paparnya.

Selain itu, ada pula namanya pemantauan inisiatif, misalnya perkara yang menarik perhatian publik.

“Misalnya kemarin itu ada kasus terkait pembangunan tol. Itu sudah dipantau oleh KY,” ujar Feri. (ms/*/ald)