Komite I DPD RI Usulkan Pembentukan Pansus Papua

JAKARTA (MIMBAR)–Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan. “Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain, jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang, usai memimpin rapat pleno Komite I membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Rapat pleno yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik itu tidak hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020 saja, namun juga membahas hal berkenaan persoalan Papua, kunjungan kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, usulan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, Pertanahan, serta Daerah Otonomi Baru.

Baca Juga:  Gagasan Ketua DPD RI Warnai Hasil Akhir Forum MIKTA Meksiko

“Hal yang berkembang dalam rapat, selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami juga memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer saja, pemerintah dan daerah juga harus turun. DPD RI sebagai perwakilan daerah juga harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna yang berkenaan masalah di Papua ini,” ungkap Teras Narang.

Lebih jauh dikatakan, pada masa sidang ini Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.                  

“Masih ada waktu untuk mengajukan usulan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada, dimana terkait nomenklatur banyak yang harus disempurnakan, seperti masalah waktu kampanye, cuti kampanye, teknis pelaksanaan di lapangan yang rumit. Berkaitan dengan hal pengawasan, masalah ini akan kita inventarisasi dalam waktu dekat ini dengan mengundang Menteri Dalam Negeri yang baru nanti, serta KPU untuk membahasnya dalam rapat kerja,” jelasnya.

Baca Juga:  Tugas Berat Komisi Informasi Itu Mensupervisi Badan Publik

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi juga menjelaskan pentingnya peran DPD RI dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru. Karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran.

“Saat ini DPD memperjuangkan 173 DOB, bahkan sekarang telah meningkat menjadi 314 DOB. Dua RPP yang menjadi dasar hukum yakni tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani pemerintah menjadi PP, sehingga DOB mampet. Kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November 2019 mendatang,” kata Senator Aceh tersebut.(ms/rls/del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *