Kuliah Umum Departemen Ilmu Politik Unand, Wagub Audy: 2024 jadi Tahun Politik Besar-besaran

Kuliah umum Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang menghadirkan Wagub Sumbar Audy Joinnaldy dan Komisioner KPU Sumbar, Yuzalmon di Ruang Seminar Gedung I Unand, Kamis (17/11/2022). (foto dok/jamal)

PADANG, mimbarsumbar.id — Departemen Ilmu Politik (DIP) Universitas Andalas (Unand) menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Menyongsong Pemilu Serentak 2024” di Ruang Seminar Gedung I Unand, Kamis (17/11/2022).

Materi seputar Pemilu kali ini diisi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy, Divisi Perancangan Data dan Informasi KPU Sumbar Yuzalmon, serta dosen DIP Unand Indah Adi Putri.

“Nantinya kegiatan ini mungkin bisa melangkah ke nasional, sebab DIP Unand dapat menjadi pusat informasi mengenai politik di Indonesia” tutur Dekan FISIP Unand Azwar dalam sambutannya.
Dalam kuliah umum ini Audy menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Menurutnya, komposisi partai tidak akan jauh berbeda dengan saat ini dan hanya akan berubah di beberapa kursi saja.

“Pemerintah akan stabil karena ada keserentakan pemilu dalam konstelasi politik yang akan mengawal lima tahun kedepan,” ujar Audy.

Pemilu serentak 2024 sebagai sarana integrasi bangsa menjadi fokus bahasan Yuzalmon dalam penyampaian materinya. Di samping penyampaian materi, Yuzalmon turut menyosialisasikan tahapan dan jadwal pemilu 2024, hingga kondisi partisipasi pemilih di Sumbar.

“Perlu diketahui akan ada rancangan putaran kedua di bulan Juni apabila pasangan calon lebih dari dua pasang. Pemilu merupakan sarana konflik, namun konflik yang terlembaga,” jelas Yuzalmon dalam penyampaian materi sesi pertama.

Sementara itu, Indah mengangkat topik pentingnya partisipasi politik perempuan dalam menyongsong pemilu serentak 2024. Indah menyampaikan partisipasi politik perempuan di Indonesia sangat fluktuatif dan tergantung pada situasi kontemporer.

“Hasil penelitian saat ini, perempuan hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam partai politik. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kultur partriarki, hegemoni negara, dan adanya pembajakan demokrasi oleh elite sehingga memunculkan adanya representasi elite,” jelas Indah di tengah penyampaian materi.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa DIP Unand Kevin bertanya tekait langkah KPU dalam upaya pencerdasan kepada generasi Z. Hal tersebut ditanggapi Yuzalmon yang menjelaskan bahwa KPU melakukan banyak metode dalam pencerdasan kepemiluan, salah satunya dengan kerja sama dengan lembaga seperti perguruan tinggi.
“KPU juga melakukan kegiatan pemilu goes to school dalam pemberian pendidikan politik kepada pemilih pemula,” jelas Yuzalmon.
Sebagai penutup, Indah mengatakan setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik. Menurut Indah, kunci keberhasilan dari hal tersebut adalah partisipasi aktif masyarakat.
“Dalam hal ini, perempuan juga harus lebih aktif tidak hanya dalam politik, namun juga dalam kehidupan sosial. Tak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, namun juga sebagai subjek penentu,” tutup Indah.

Kegiatan ini disambut baik dari seluruh partisipan dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi, hingga mahasiswa. Laboratorium Ilmu Politik Unand sebagai penggerak kegiatan berupaya mewadahi kuliah umum ini sebagai ajang pendalaman materi kepemiluan demi terwujudnya pemahaman kritis untuk Pemilu 2024. (ms/mal)