Mentawai, mimbarsumbar.id — Rombongan Ombudsman RI turun langsung ke lapangan dalam rangka pembahasan pupuk subsidi dan mendengarkan keluhan masyarakat Kecamatan Sipora Selatan.
Pertemuan dengan warga Desa Saureinu kecamatan Sipora Selatan. Rabu (15/03/23) di aula kantor Desa Saureinu. Diskusi mengenai pupuk subsidi dihadiri oleh Kepala Desa Saureinu, Tirjelius, Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, kepala Ombusman Sumbar Yefri Heriyani, Plt sekda Mentawai Rinaldi, asisten 1 Nurdin dan masyarakat Saureinu yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Pada kesempatan ini Tirjelius menyampaikan bahwa dari 7 dusun dengan 479 KK , 99% masyarakat berprofesi sebagai petani, hanya 1 % yang berprofesi sebagai PNS. Untuk itu dalam hal perolehan pupuk, para petani di Saureinu sangat sulit mendapatkan pupuk pertanian. Di Sipora Selatan sendiri belum ada kios pupuk yang menyediakan pupuk pertanian, oleh karenanya petani harus ke kecamatan sebelah dengan menempuh jarak yang cukup jauh.
Berdasarkan diskusi dengan masyarakat Saureinu khususnya petani, selain keluhan mengenai minimnya fasilitas penyedia pupuk, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak, dan sulit akses internet.
“Berkat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala desa Saureinu perlu kita apresiasi,
Desa Saureinu ini terletak di Sipora Selatan dan secara keunggulan mereka sebagian besar petani, memiliki ladang cengkeh di pulau,” ungkap Renaldi, plt sekda Mentawai.
Dilanjutkan Renaldi, Pemkab Mentawai selalu mendorong setiap desa memiliki potensi sehingga memiliki pendapat desa sendiri. Bagaimana pertanian menjadi agrowisata.
“Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mengikuti, sehingga masyarakat dapat menambah wawasan dan juga dapat menyampaikan keluhan-keluhan dan solusi terhadap pelayanan publik,” ungkap Renaldi.
Komisioner ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa disinilah tugas ombudsman yaitu mengawasi seluruh pelayanan aparatur pemerintah agar melayani masyarakat lebih baik.
“Keluhan-keluhan publik apa yang masih dirasakan yang nantinya di catat untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya,” ujar Yeka.
Kabupaten Mentawai yang termasuk salah satu Wilayah terluar, lanjut Yeka, seharusnya diperlakukan secara khusus, satu DPD diletakkan di Mentawai, secara khusus diperhatikan secara politik karena jaraknya jauh. Digitalisasi harus Hadir di sini.
“Wilayah terluar juga harus mandiri, mandiri energinya, mandiri pangannya, jika di sini layanannya buruk, akan dilihat untuk diperbaiki,” pungkas Yeka.(ms/dinda)
