Majelis Komisioner KI Berwenang Menolak Kuasa Para Pihak

Asra SH MH dari Badan Diklat Kumti MA RI jadi narasumber Bimtek Penyusunan Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Publik, Kamis 10/9-2021 di Bogor. foto.dok

Bogor, Mimbar — Asra SH MH dari Diklatbang MA RI sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis Penyusunan Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Publik hari kedua di Bogor. mengatakan putusan Majelis Komisioner KI itu ada tiga, mengabulkan, menolak, dan tidak dapat diterima. Dan Majelis Komisioner dapat menolak kuasa dari para pihak.

“Tidak dapat diterima maka si pemohon, kalau majelisnya aktif bisa minta disempurnakan, ” ujar Asra, Kamis 10/6-2021.

Sengketa informasi itu soal buka dan tutup informasi publik, Majelis Komisioner harus menguji dan menggali mendalam dan mendetil terhadap objek sengketa.

Baca Juga:  Permohonan Juga Datang dari Negeri Jiran, Zaim Tetap Ditahan

Selain itu Asra juga mengungkapkan majelis berwenang menolak kuasa dari para pihak.

“Kuncinya sengketa itu kepentingan, kalau ada kuasa maka dia harus merujuk kepada aturan terkait baik aturan persidangan di peradilan maupun di UU Advokat, ada kuasa tidak advokat resmi di UU Advokat bisa dijerat pidana, ” kata Azra.

Menurut Komisioner KI Sumbar membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner itu adalah Hakim Ajudikasi.

“Kami hakim ajudikasi yang putusan tidak mau menyulitkan atau membuat pusing Hakim. Litigasi (PN/PTUN), ” ujarnya.

Baca Juga:  Aziz Sebut ada Operasi Intelijen Berskala Besar di Perkara Rizieq Shihab, Mirip Kisah Bung Karno

Bahkan Asra menegaskan bahwa sidang ajudikasi itu juga litigasi, tidak non litigasi.

“Majelis Komisioner itu hasilkan putusan berimplikasi hukum bisa ingkrach bisa keberatan ke PTUN atau PN bahkan hingga ke MA, prinsipnya win and lose, ” ujar Asra.

Bimtek hari kedua dilanjutkan ke praktek persidangan, peserta sangat antusias dan tetap menerapkan protokol kesehatan. (ms/rls/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.