Mulyadi-Ali Mukhni; Kepentingan Masyarakat Wajib Diutamakan

Padang, Mimbar — Menjawab pertanyaan panelis dalam debat kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi memaparkan komitmennya terkait membangun Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Hal itu sesuai dengan misi Mulyadi-Ali Mukhni dalam membangun Sumbar yang Berkah dan Sejahtera.

Menurut pasangan Mualim ini, salah satu permasalahan dalam mewujudkan SDM berakhlak mulia adalah minimnya keteladanan dari aparatur negara. Karena itu kata Mulyadi-Ali Mukhni yang paling utama adanya komitmen dari para pemimpin dalam memberikan contoh kepada seluruh aparatur yang ada.

Mulyadi menyampaikan yang harus diyakini dahulu adalah pemimpinnya harus merubah mindset pemimpin. Merubah dari mental yang biasa dilayani menjadi melayani masyarakat, yang pada ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Fadly Amran: Penempatan Birokrat Sesuai Bidangnya, Perkuat Reformasi Birokrasi

“Yang paling penting adalah pemimpinnya harus merubah mindset, siap merubah dirinya dan perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri,” kata Mulyadi di Debat ke-II Pilgub Sumbar, Kamis (3/12) yang disiarkan secara langsung TV nasional.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa pemimpin harus menghindarkan dari konflik kepentingan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat sehingga semua bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pentingnya leadership bagi pemimpin Sumbar dalam membangun birokrasi dan sebagai yang diberi amanah, menurut Mulyadi harus dikontrol secara utuh oleh gubernur.

Baca Juga:  Yakin Sumbar Lebih Maju, Jusuf Kalla Pesan pada FaGe: Bangkitkan Pendidikan Pesantren

“Tidak boleh ada ‘conflict of interest’ dan harus memiliki ‘leadership’ yang kuat sebagai pemimpin,” kata Cawagub Ali Mukhni menambahkan.

Mulyadi-Ali Mukhni berkomitmen memberikan contoh sebagai pemimpin kepada seluruh struktur birokrasi. Dia yakin, jika pemimpin telah memegang komitmen dan memberikan keteladanan, struktur di bawah akan mengikuti dan jika tidak harus diberi sanksi.

“Maka dari itu kami Insya Allah akan melepaskan segala kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat,” kata Mulyadi menegaskan. (ms/rls/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.