PADANG, MIMBAR – Rencana Semen Indonesia menjadikan PT Semen Padang sebagai unit produksi, memunculkan reaksi beragam. Pada Selasa, (2/2), Serikat Pekerja Semen Padang mengeluarkan lima pernyataan sikap. Intinya mereka menuntut PT Semen Indonesia (PT SI) tidak terlalu mencampuri manajemen PT SP.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat HM Nurnas mengingatkan agar persoalan ini harus segera diselesaikan. Persoalan PT SP ini tidak hanya soal holding Semen Indonesia. Karena Semen Padang memiliki ikatan historis sangat kuat dengan masyarakat Sumatera Barat.
“Tuntutan SPSP ini saya dukung, jika tidak segera direspon bisa saja Spin Off jilid dua terjadi,” ungkap Nurnas seperti dilansir detaksumbar.com
Nurnas menjelaskan bahwa PT SP ini tidak bisa disamakan dengan perusahaan lain. Lahan produksi Pabrik semen tertua ini adalah tanah ulayat masyarakat Lubuk Kilangan yang sifatnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Berbeda dengan pabrik semen lain, dimana perusahaan membeli lahan tambang.
“Semasa krisis moneter, Sumbar melalui APBD pernah membiayai produksi PT SP, ini tidak bisa dilupakan begitu saja oleh pemerintah pusat. Masyarakat merasa sangat memiliki pabrik ini,” Lanjut Ketua Komisi IV DPRD Sumbar ini.
“Persoalan ini harus diperjuangkan bersama, jika perlu Pemprov harus menemui presiden menjelaskan masalah ini, saya berharap gubernur tidak diam saja,” sambungnya.
Kecurigaan karyawan dan masyarakat muncul karena hingga kini PT SI belum menunjuk komisaris dan Dirut yang saat ini masih kosong. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan sikap PT SI terhadap manajemen PT SP.
Jika intervensi ini terjadi dikhawatirkan PT SP akan menjadi unit produksi dari PT SI. Konsekwensinya tidak ada manajemen sendiri, dan kemungkinan terjadi PHK besar besaran. Belum lagi hak masyarakat terhadap tanah ulayat yang akan tidak jelas. (ald)
