Jakarta, Mimbar — Kiprah perempuan di sektor publik makin diperhitungkan seperti di eksekutif dan legislatif. Peluang besar itu harus dimanfaatkan perempuan dengan memupuk kekompakan, jangan justru seperti memanjat batang pinang. Perempuan harus saling support.
Hal tersebut terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Hotel Balairung, Jakarta, Jumat (21/2). Diskusi bertema “Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan” ini dihadiri anggota DPR RI Nevi Zuairina Irwan Prayitno, Deputi Kajian Strategi Lemhamnas Prof. Reni Mayeni, dan Widyaiswara Kemendagri Sastri Yunizarti Bakri.
Menurut Nevi Zuairina perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkiprah di mana saja dalam karirnya di dunia ini. Punya hak yang sama dengan kaum laki-laki. Baik di pemerintahan maupun partai politik.
“Dari sisi regulasi normatif di negara ini, tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk masuk ke pemerintahan maupun parlemen. Bahkan, untuk menjadi presiden pun bisa,” ujar politisi PKS di parlemen Senayan itu.
Dari sisi pemerintahan, kata Nevi, sudah ada keterwakilan perempuan yang menjadi pejabat eselon I dan II. Begitu pula dari sisi partai politik, sudah ada kewajiban yang mengatur adanya kuota 30 persen perempuan untuk berkompetisi menjadi wakil rakyat di parlemen. Begitu juga untuk menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah, tidak ada aturan yang melarang.
“30 persen dari daftar caleg harus perempuan setiap tiga nomor harus ada perempuan. Artinya ada keberpihakan regulasi soal perempuan pada pemilu, jika tidak terpenuhi parpol gagal jadi peserta. Namun, sayangnya masih ada partai yang setengah hati dengan tidak menempatkan perempuan pada nomor urut satu,” ujar Nevi.
Pada kesempatan dihadiri Penasihat JPS HM Nurnas ini, Nevi mengingatkan kalangan perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Kalau soal kekuatan fisik, belajar dari pengalamannya maju ke DPR, perempuan juga kuat dalam sosialisasi dan mendatangi konstituen. “Ukurannya kapasitas, integritas dan jaringan serta isi tas dalam artian bukan money politics tapi cost politik,” ujar Nevi.
Di sisi lain, Nevi mengingatkan agar kaum perempuan untuk mengubah mindsetnya dengan mendukung perempuan berintegritas ketika ada yang maju di legislatif maupun eksekutif. “Jadi, kalau ingin maju, perempuan harus kompak dulu. Lalu, jangan sampai pakai sifat ‘panjat pinang’ dan gaduh ketika ada perempuan yang ingin maju,” ingatnya.
Sementara itu, Reni Mayeni juga menegaskan, tidak ada ganjalan perempuan untuk berkiprah di eksekutif maupun legislatif. Namun, hal itu harus dimulai dari mengubah pola pikir masyarakat dulu dengan menghargai dan mendukung jika ada perempuan potensial, berprestasi, punya kapasitas dan berintegritas.
“Perlu dukungan moral masyarakat, media massa dan bundo kanduang untuk mengubah mindset di masyarakat yang selama ini cenderung menilai hanya laki-laki bisa berkiprah jadi pemimpin daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak perempuan di Sumbar yang berkompeten jadi pemimpin. Ia mencontohkan dari hasil ujian kompetensi, nilai perempuan dan laki-laki bersaing. “Malah di banyak tempat justru nilai tertingginya perempuan ya,” ujar Reni yang bangga dilahirkan di etnis Minangkabau.
Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi jika ada perempuan yang maju di legislatif dan eksekutif dengan maju di pemilu dan pilkada. “Bangga ada perempuan maju dan bertempur di pentas politik pilkada. Perempuan yang maju itu sudah menang dari pergulatan awal, lingkungan, anak dan suami,” ujar Reni.
Selama ini, katanya, banyak perempuan yang tidak menonjol dalam persaingan politik bukan karena kaum laki-laki lebih hebat. Namun, kadangkala dari kaum perempuan itu sendiri yang mengganjalnya dan tidak berani bersaing secara sehat.
“Yang mengendalanya perempuan itu sendiri. Belum satu suara. Bahkan, justru yang mem-bully perempuan maju itu perempuan juga. Padahal seharusnya bangga jika ada dari kaumnya yang berintegritas berada dalam kontestasi, berada di tengah laki-laki,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Sastri Yunizarti Bakri mengingatkan agar tidak ada lagi mental trap yang selama ini memandang perempuan sebagai subjek dan lemah. Padahal, banyak perempuan yang bisa bersaing, punya kapasitas, akses dan kompetensi jadi pemimpin. “Hilangkan mental trap. Perempuan itu juga jauh lebih hemat kalau memimpin, lebih peka dan penuh kasih sayang,” imbuhnya.
Para niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama, lanjut Sastri, harus menghilangkan streotif selama ini yang menilai perempuan itu hanya bisa jadi imam dalam keluarga. “Banyak perempuan yang memiliki manajerial dan leadership bagus serta mendemonstrasikan integritasnya ketika diberikan kesempatan untuk memimpin. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul memberikan ruang bagi perempuan. Apakah partai politik sudah punya komitmen melakukan kaderisasi dan memberikan dukungan untuk itu,” tegas mantan Irjen Kemendagri itu.(ms/ald)
