Patahkan Gugatan Moeldoko, Darizal Basir: Kuasa Hukum Partai Demokrat Hadirkan Ratusan Bukti

Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva (tengah) usai persidangan di PTUN Jakarta..foto.dok

JAKARTA, MIMBAR — Untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum, maka Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva menghadirkan saksi fakta dan ratusan bukti hukum di persidangan.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, H. Darizal Basir meneruskan siaran pers Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (7/10/2021) menjelang Sidang Gugatan Moeldoko pada Kamis (7/10) siang di Pengadilan TUN Jakarta.

Disampaikan Darizal, sebagaimana diketahui pada 31 Maret 2021, Menkum HAM Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB. Termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Baca Juga:  Pegiat Antikorupsi Apresiasi Buku 'Melawan Dalam Badai Gelombang'

“Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB ilegal tersebut diselenggarakan,” tegas Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V PD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Hal tersebut penting untuk meluruskan putar balik fakta yang selama ini dikatakan sebagai alasan diselenggarakannya KLB Deli Serdang.

Baca Juga:  Sah..!! Perki Standar Layanan Informasi Publik Resmi Diundangkan

“Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, peserta kongres, dan penyelenggara kongres V PD 2020. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke Majelis Hakim pada sidang sebelumnya,” tegasnya.

Selain itu Hamdan juga menyatakan, pihaknya juga akan meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memutar video prosesi Kongres V PD 2020 untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi.

Adapun para saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), dan Suhardi Duka (Anggota Komisi IV DPR RI). (ms/*/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.