Riau Jangan Lupakan Sejarah. Darah dan Air Mata Warga Tanjung Balik Mengalir di Turbin PLTA Koto Panjang

Ir. HM. Nurnas, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar. foto.dok

Bukittinggi, Mimbar — Lolongan dan ratapan warga 11 Nagari di Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), melengking keras melihat air secara perlahan merendam rumah dan ladang yang menjadi sumber mata pemcaharian mereka untuk penyambung hidup.
Lolongan dan ratapan itu masih tergiang jelas di telinga Ir. HM. Nurnas, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar. HM Nurnas saksi sejarah, bagaimana air mata masyarakat Tanjung Balik terburai menyaksikan air dialirkan deras mengisi waduk untuk memutar turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Bahkan, proses ganti rugi pun sejak puluhan tahun lalu, belum juga tuntas hingga sekarang.
Ya, PLTA Koto Panjang punya historis yang tidak bisa dilepaskan dari kedewasaan bersikap orang Tanjung Balik Pangkalan Kapur IX. Kontribusi mereka untuk menerangi sejumlah provinsi di Pulau Sumatera ini, hanya tinggal catatan sejarah.
“Walau harus melewati simbahan air mata dan berdarah-darah, 11 nagari di rendam menjadi lautan air untuk mengisi danau buatan guna memutar turbin PLTA Koto Panjang. Kalau dikatakan itu milik Riau, ini jelas salah besar,” tegas HM Nurnas yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.
Soal pengingkaran fakta sejarah itu, HM Nurnas minta Pemprov Sumbar melakukan protes, kapan perlu perlawanan secara aturan yang berlaku.
“Ambo (saya) jangan lihat Nurnas politisi di DPRD Sumbar, tapi ambo (saya) pelaku sejarah adanya PLTA Kota Panjang itu, mulai dari perencanaan sampai pembangunan dan saya merasakan sampai saat ini bagaimana pengorbanan masyarakat melepaskan kampung dan pandam kuburannya serta ulayatnya dijadikan waduk Koto Panjang,” ujar HM Nurnas, Selasa 28 Juli 2020 di Bukittinggi.
HM Nurnas tak ambil pusing dengan miliaran pendapatan dari retribusi Air Permukaan yang dihasilkan Waduk Koto Panjang. Itu tidak dilihat sama sekali oleh HM Nurnas. Namun marwah daerah harus dipertahankan. Fakta sejarah jangan diputra balikkan.
“Mau berapa miliar rupiah pajak permuakan air di sana, saya tidak peduli. Tapi ini marwah dan fakta sejarah atas pengorbanan rakyat di Tanjuang Balik Pangkalan Luak Limopuluah,” ujar Nurnas yang mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumbar.
Gundah bercampur kesal dan sedih itu terlihat dari mimik HM, Nurnas, saat membaca pemberitaan berita media online adanya pimpinan DPRD Riau yang mengatakan sukses Komisi III DPRD Riau menghentikan pitih sanang (pitih enak) ke Sumbar dari Pajak Air Permukaan (PAP) PLTA Koto Panjang pada sidang DPRD Riau.
“Kalau betul begitu, saya minta jangan membaca sepotong UU 28 tahun 2009. Kalau itu benar dan fakta diucapkan maka Gubernur Sumbar harus menyampaikan nota protes keras terkait itu,” ujar HM Nurnas.
Kata Nurnas, pernyataan pimpinan DPRD Riau di sebuah sidang resmi dihadiri Gubernur Riau, sama membangunkan harimau tidur.
“Ingat jangan lupakan sejarah panjang Koto Panjang itu, masih ada tulang belulang dunsanak kami di pandam kuburan ulayat yang ada di Tanjung Balik Pangkalan Kapua IX diredam air jadi danau buatan itu,” ungkap HM Nurnas.
Kalau begitu, menurut Nurnas ungkapan Kepala Biro Pemprov Riau saat DPRD Sumbar kunjungan kerja ke sana belum lama ini. Ladang Batingkalak, Sawah Bapamatang menjadi hambar, dengan adanya pernyataan pimpinan DPRD Riau itu.
“Itu sama saja Sumbar sudah tidak dianggap dan Gubernur Sumbar harus protes, ingat kita itu jiran dan berada di bawah satu atap NKRI. Tapi pernyataan seorangan pimpinan Dewan Riau itu sama dengan menendang terkokang orang Sumbar dari belakang (mancido kami dari belakang). Jangan pancing emosi Sumbar sebab Sumbar masih merasa satu bangsa dan satu tanah air dengan Riau,” ujar Nurnas.
Gubernur kata HM Nurnas harus protes ini, DPRD Sumbar juga harus melakukan pembahasan terkait pitih sanang PAP Koto Panjang Sumbar ditiadakan lagi.
“PLN kalau menyetujui itu, maka gubernur harus protes dan sanggah sesuatu yang tidak benar ini. Jika benar ada persetujuan Kemendagri maka gubenur harus melakukan lobi pelurusan ke Kemendagri” ujar Nurnas. (ms/ald))

Baca Juga:  Irjen Fakhrizal : Saya Pilih Genius Karena Orangnya Cerdas dan Visioner

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.