JAKARTA, mimbarsumbar.id —Pakar pariwisata dari Unand, Sari Lenggogeni diminta untuk memberikan masukan ke Panitia Kerja (Panja) Revisi RUU Kepariwisataan di Komisi X DPR RI.
Sari Lenggogeni yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat sudah dua kali dimintakan masukan oleh Panja Revisi UU Kepariwisataan.
“Saya bersama tiga pakar dari beberapa universitas sudah dua kali dimintakan masukan dan pendalaman terhadap masukan Ketua Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dan tim badan keahlian. Pertama Januari 2023, kedua Senin 6/3-2023,” ujar Sari kepada media di Padang Selasa (7/3-2023).
Pertemuan kemarin dengan Badan Keahlian di Gedung DPR RI Senayan Jakarta itu adalah follow up usulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja RUU Komisi X sebelumnya.
Kata Sari, Panja Komisi X menyoroti masukan narasumber terkait DMO Pariwisata, Ekosistem Pariwisata, Sustainable Tourism, Krisis dan Bencana dan Desa Wisata
“Perlu pasal DMO untuk mengelola ekosistem pariwisata Indonesia. DMO akan memperkuat manajemen yang berkelanjutan, pemasaran yang inovatif, research dan development profil target sasaran wisman wisnus dan kebutuhannya. DMO dibagi per regional / destinasi karena Indonesia luas,” ujar Sari pada sesi pendalamannya.
Menurut Sari Lenggogeni, DMO akan mendorong terjadinya pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggungjawab dari visitor dan stakeholders
“Pengelolaan pariwisata berbasis destination centric, dan itu harus diatur oleh UU Kepariwisataan hasil revisi,” ujar Sari.
Selain Sari Lenggogeni juga diminta pendalamannya oleh Panja Komisi X, Prof Azril Azhari dari Universitas Tri Sakti, Prof Wiendu Nuryanti dari UGM dan Agustinus Lis Indrianto dari Universitas Ciputra. (ms/*/ald)
