Sepakat Dengan Pemprov Sumbar, Rapat Paripurna DPRD Setujui Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

Wakil Ketua dan unsur pimpinan DPRD Dan Wakil Gubernur Sumbar usai rapat paripurna, Kamis (11/8/2022). Foto dok.
Wakil Ketua dan unsur pimpinan DPRD Dan Wakil Gubernur Sumbar usai rapat paripurna, Kamis (11/8/2022). Foto dok.

PADANG, mimbarsumbar.id — Dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, khususnya untuk kepentingan masyarakat, tentu sangat perlu kepastian keuangan. Hal itu dimaksudkan agar semua program bisa dijalankan sesuai rencana yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2023. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (11/8/2022).

Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar meneken berita acara hasil keputusan paripurna. (Foto.dok)

Adapun kesepakatan tersebut diberi nomor :

1. Nomor : 18/SB/2022 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023, untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023.

2. Nomor : 19/SB/2022 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 menjadi Priortas dan PlafonbAnggaran Sementara Tahun 2023.

Wakil gubernur Sumbar Irsyad Syafar meneken berita acara persetujuan KUA-PPAS tahun 2023. (foto dok)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar didampingi, Suwirpen Suib dan Indra Datuak Rajo Lelo. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Wakil Gubernur, Audy Joinaldy didampingi Sekda Hansastri.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Sumbar Pelajari BPSDM Riau yang Telah Terakreditasi A

Pada kesempatan itu Irsyad Safar menjelaskan, penetapan KUA PPAS tahun 2023 dilakukan setelah DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan serangkaian pembahasan mendalam.

“Setelah melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan secara cermat, juga mempertimbangkan masukan dan saran melalui pandangan umum dan pendapat akhir fraksi – fraksi akhirnya, DPRD menyetujui untuk menetapkan KUA PPAS tahun 2023,” kata Irsyad.

Irsyad Safar melanjutkan, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023, merupakan implementasi tahun kedua dari pencapaian visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

“Oleh sebab itu, program, kegiatan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS, perlu diselaraskan dengan RPJMD,” pungkasnya.

Baca Juga:  Rancang Pembangunan Untuk Masyarakat, Komisi IV DPRD Sumbar Kunjungi Bappeda Jabar

Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023 yang mencakup pembahasan asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, program prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi program dan target kinerja program OPD dengan RPJMD dan plafon anggaran masing-masing OPD.

Selanjutnya pada kesempatan itu, Irsyad Safar ingatkan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, RKA SKPD dan Ranperda APBD disusun berpedoman kepada Analisis Standar Biaya dan Standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Pergub tentang Analisis Standar Belanja agar dapat dipedoman dalam penyusunan RKA SKPD dan Ranperda APBD,” pungkasnya.

Wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy. foto.dok

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy katakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa, Pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Baca Juga:  Bahas APBD-P 2022, Komisi III dan IV DPRD Sumbar Utamakan Kepentingan Masyarakat

“Alhamdulillah dapat
dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD, sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub.

“Selain itu, menjadi harapan kita bersama bahwa KUA dan PPAS APBD Tahun 2023 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2023,” tuturnya.

Penetapan yang dihadiri stakeholder lainnya seperti Forkompinda, OPD, Parpol dan lainnya berjalan lancar, dengan semua protap yang ada.(ms/adv/ald)

banner 300x250