Sosialisasi, Pencegahan dan Pengawasan, Ini Kinerja Jajaran Bawaslu Sumbar Sepanjang 2022

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, (dari kiri ke kanan), Benny Aziz, Alni, Nurhaeda Yetty, Elly Yanti, Muhammad Khadafi dan Kepala Sekretariat, Karnalis Kamarudin. (foto dok/hms)

PADANG, mimbarsumbar.id — Sepanjang tahun 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan ratusan kegiatan sosialisasi, pencegahan dan pengawasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas Pemilu 2024.

Bawaslu Sumbar saat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumbar tahun 2022. (foto dok/ist)

Di Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Parmas dan Hubmas), sepanjang tahun 2022 telah mengeluarkan 11 Surat Pencegahan (himbauan), yang dilayangkan kepada artai Politik Tingkat Provinsi dan KPU Provinsi Sumatera Barat

Sementara di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, telah mengeluarkan 261 Surat Himbauan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan
KPU di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar.

Bawaslu Sumbar menerima penghargaan dari Ketua Bawaslu RI. (Foto dok/ist)

Selain itu, 79 Surat Saran Perbaikan juga diterbitkan Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2022, yakni pada non tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebanyak 63 Saran Perbaikan dan semuanya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, ada 11 Saran Perbaikan, 7 ditindaklanjuti, 4 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota
Sedangkan pada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan Partai Politik, diterbitkan 5 Saran Perbaikan, 3 ditindaklanjuti, 2 tidak ditindaklanjuti dan dijadikan temuan pelanggaran administrasi.

Kegiatan sosialisasi dan pencegahan. (foto dok/ist)

Sementara itu metode pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2022 adalah :
– Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebanyak 5 Kali dengan melibatkan Ormas, OKP, Pemilih Pemula, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kalangan Profesi, Media Massa Cetak/Online, Komunitas
– Pelaksanaan kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif “Perempuan Berdaya Mengawasi” oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.
– Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Stakeholder yang dilaksanakan Bawaslu Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat.
– Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Sumbar dilakukan sebanyak 2 Kali yang dilaksanakan di Fakultas Hukum UNAND, Fakultas Hukum dan Fakultas FISIP UMSB.

Baca Juga:  Sumbar Dapat Bantuan Helikopter Canggih dari BNPB


– Sosialisasi dengan metode pemasangan Baliho 20 titik dan Spanduk 20 titik dengan jumlah 40 Baliho dan spanduk
– Sosialisasi dengan metode pemasangan spanduk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar di 179 Kecamatan se-Provinsi Sumatera Barat.
– Program Kampung Pengawas Pemilu di 10 Titik di Kabupaten/Kota
– Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebanyak 204 kali.
Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan 16 kegiatan dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu Tahun 2024 baik kegiatan internal dan juga kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.

Rapat Koordinasi yang digelar Bawaslu Sumbar bersama mitra kerja terkait dan Bawaslu Kabupaten/kota. (Foto dok/ist)

Adapun beberapa kegiatan tersebut diantaranya Rakor Sentra Gakkumdu, Rakor Netralitas ASN, Rakernis Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, Sosialisasi dan Implementasi Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sosialisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bimtek Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bimtek Tata Cara Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara formil dan materil, Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “Penyusunan Laporan AKhir hasil Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota”

Baca Juga:  Bawaslu Sumbar Gelar Bimtek  Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Formil dan Materil


Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, adapun dari hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Sumbar masuk kategori kerawanan level sedang dengan skor 39,68.

Untuk pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan kategori kerawanan level rendah sebanyak 2 Kabupaten/Kota, rawan sedang 15 Kabupaten/Kota dan rawan tinggi di 2 Kabupaten/Kota.
Dalam hal program hubungan antar lembaga, Bawaslu Sumbar telah melakukan 3 MoU dan PKS dan kegiatan yang sama di Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 204 kali. Kemudian Bawaslu Sumbar juga melakukan 14 kali audiensi dengan Stakeholder terkait persiapan pengawasan Pemilu.
Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Sumbar mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Informatif dari Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat serta Penghargaan Inovasi Pengembangan PPID dari Bawaslu RI.
Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan  Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2022 Terbaik III kategori video terbaik tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota didapat oleh Bawaslu Kabupaten Agam
– Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat kepada Bawaslu Kota Solok, Bawaslu Kota Pariaman dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan predikat Informatif.


Anggota Panwaslu Kecamatan se-Sumatera Barat berjumlah 537 orang yang tersebar di 179 Kecamatan, dan telah dilantik secara serentak pada tanggal 28 Oktober 2022 lalu.
Khusus untuk penguatan kelembagaan, Bawaslu Kabupaten/kota juga telah melakukan 114 kali kepada Panwaslu Kecamatan, dimana dilaksanakan 6 kali per Kabupaten/Kota.
Bawaslu Sumbar juga telah menyelesaikan pelanggaran administratif terhadap temuan dari Bawaslu Kabupate Agam dan Bawaslu Kabupaten Pasaman pada proses Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan peserta pemilu, dengan rincian proses sebagai berikut :
– Registrasi tanggal 7 Desember 2022
– Pembacaan Temuan tanggal 15 Desember 2022
– Jawaban Terlapor tanggal 15 Desember 2022
– Pembuktian terhadap temuan Register Nomer 001 tanggal 20 Desember 2022
– Pembukitan terhadap temuan Register Nomer 002 tanggal 21 Desember 2022
– Kesimpulan tanggal 22 Desember 2022
– Pembacaan Putusan tanggal 26 Desember 2022.

Baca Juga:  Wako Fadly Amran Minta 48 Pejabat yang Baru Dilantik Segera Beradaptasi


Lalu dari tanggal 16 sampai 29 Desember 2022, Bawaslu Sumbar melakukan pengawasan penyerahan dukungan minimal Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Kantor KPU Sumbar. Bahkan Bawaslu Sumbar telah menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan DPD RI sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang “Tim Fasiltasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”. (ms/adv/ald)