PADANG, mimbarsumbar.id — Penyebaran berita hoaks dan politik indentitas, akhir-akhir ini semakin meresahkan, apalagi menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berita hoaks terus bertebaran di media-media sosial dan whatsapp grup yang sulit membendungnya.
“Mengantisipasi penyebaran berita hoaks dan politik identitas, maka saya melihat cara yang ampuh meredamnya dengan mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan pemilih agar pemilu betul betul berjalan dengan aman, baik dan lancar,” ungkap Hardiansyah Fadli, Dewan Pakar Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Bertajuk Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks dan Politik Identitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Rangka Harkamtibmas, yang digelar Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar, Rabu (3/5/2023) di Daima Hotel Padang.
Satu hal yang cukup merisaukan, dugaan penyebaran hoaks dan politik identitas, justru terjadi di rumah-rumah ibadah dan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Karena, menurut Hardiansyah, pencerdasan dan pendidikan politik bagi masyarakat serta tokoh-tokoh ulama dan tokoh adat, sangat perlu dilakukan secara masif.
“Perlu dipergencar sosialisasi terkait dampak penyebaran berita hoaks dan politik identitas. Masyarakat harus dicerdaskan dalam menyikapi informasi yang muncul di tangannya, sehingga tidak asal dishare,” ucap Hardiansyah dalam diskusi yang dipandu oleh Ipda Aldi Saputra, SIK, Panit I pada Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar.
Sebelumnya, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP);Sumbar Samaratul Fuad menilai bahwa seharusnya Pemilihan Umum (Pemilu) itu menjadi titik awal untuk mensejahterakan masyarakat. Karena, di pemilu para pemimpin bangsa ini ditentukan.
“Itulah substansi sebenarnya dari pemilu, karena lewat pemilu wakil wakil rakyat dipilih dan para pemimpin bangsa ini ditentukan. Meski sejauh ini harapan itu belum memperlihatkan wujud nyata,” ujar Samaratul Fuad.
Terkait dengan politik identitas, Samaratul Fuad sepakat bahwa identitas itu sangat diperlukan bahkan semua orang apalagi tokoh politik dan pemerintahan, jelas punya identitas. Namun yang menjadi problem besar adalah mempertantangkan politik identitas.
“Nah, sebenarnya itu problem kita hari ini, yaitu mempertentangkan identitas dengan membenarkan identitas kita dan mengatakan identitas orang lain tidak benar. Ini yang sering membuat kegaduhan di tingkat masyarakat,” tegas Samaratul Fuad.
Sebelumnya, Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol. Sunarya, S.I.K, didampingi Kasubdit I Bidang Politik, AKBP Zulkafde, SH, saat membuka Focus Group Diacussion (FGD) menegaskan kegiatan ini dalam upayan memelihara Kamtibmas jelang Pemilu 2024 yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepolisian.
Dikatakan Kombes Sunarya, saat ini masyarakat semakin kiritis dan cenderung gampang terprovokasi. Karena itu, agar situasi masyarakat selalu kondusif, maka perlu diimbangi dengan pengembangan pengetahuan masyarakat.
“Upaya itu selalu kami lakukan dari Dit Intelkam, agar pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan lancar dan aman,” ujar Kombes Sunarya yang merupakan Alumni Akpol 1996.
FGD yang dihadiri Ketua JPS Adrian Tuswandi, juga sejumlah kabag dan anggota Subdit I Dit Intelkam Polda Sumbar. (ms/ald)
