Sudi Prayitno: Tak Ada Alasan Hukum KPU Sijunjung Batalkan Paslon Pemenang Pilkada

Padang, Mimbar — Kuasa hukum KPU Kabupaten Sijunjung, Sudi Prayitno, SH secara tegas menyatakan pihak KPU Sijunjung telah menyatakan sikap untuk tidak akan membatalkan Paslon dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Karena tak ada satupun alasan hukum yang membenarkan pembatalan paslon yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2020.

“KPU Sijunjung siap bertanggung jawab secara hukum. Hal ini terkait tuntutan 4 paslon yang kalah dan pilkada 9 Desember lalu dan mendesak KPU mendiskualifikasi pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah,” tegas Sudi kepada wartawan, Senin (28/112/1010) di kantornya

Sudi Prayitno mengatakan berdasarkan Undang Undang pemilihan kepala daerah UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, tidak ada aturan sanksi pembatalan bagi pasangan yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaraan Dana Kampanye (LPPDK).

Baca Juga:  Bupati Sijunjung Loncing 14 Kegiatan Silokek Geopark Festival

“Berdasarkan aturan yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah, tidak ditemukan ketentuan sanksi pembatalan bagi pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK,” ungkap Sudi Prayitno.

Menurutnya, sanksi pembatalan sebagai paslon seperti diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020, bahwa sanksi dapat diberikan apabila penyampaian LPPDK telah melampau tenggat waktu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir.

Sudi menambahkan, semua paslon yang berjumlah 5 pasang di Pilkada Sijunjung telah menyerahkan LPPDK pada waktu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir yaitu pada tanggal 6 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB. Hal itu masih dalam waktu tenggang yang ditentukan dalam Peraturan KPU.

Baca Juga:  Bupati Yuswir Arifin Serahkan Peralatan Kerja

“Artinya KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan proses penerimaan LPPDK seluruh paslon pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi KPU Sijunjung untuk melakukan pembatalan salah satu paslon,” pungkas Sudi. (ms/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.