Suwirpen: Pembentukan Perda Harus Utamakan Kualitas dari Kuantitas

PADANG, MIMBAR  — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib menyatakan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), harus mengutamakan kualitas dari pada kuantitas. Dengan begitu, Perda yang dihasilkan bisa lebih bermanfaat.

Hal itu disampaikan Suwirpen saat memimpin rapat paripurna DORD Sunbar dengan agenda pengambilan keputusan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 23 November 2020.

Rapat paripurna dihadiri Gubernur Sumatera Barat, pimpinan AKD, Anggota DPRD Sumbar mengikuti secara virtual dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Baca Juga:  Wagub Nasrul Abit : Majukan Semangat Pengembangan Hafiz di Sumbar

Suwirpen Suib mengatakan, efektifitas perencanaan pembentukan Perda disusun dalam propemperda ditentukan seberapa besar Perda yang  dibentuk bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penataan masyarakat di daerah.

“Pembentukan Perda mengutamakan aspek kualitas daripada kuantitasnya,” ujar Suwirpen.

Menurut Suwirpen, pembentukan Perda tahun 2021 terdiri 17 Ranperda, 11 Ranperda berasal dari Pemerintah Daerah dan 6 Ranperda merupakan usulan DPRD.

“Terimakasih kepada Ketua dan juru bicara Bapemperda telah menyampaikan laporan penyusunan Propemperda tahun 2021,” ujar Suwirpen.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Hidayat mengatakan, penetapan skala prioritas idealnya memperhatikan Ranperda yang urgen dimasukkan dalam Propemperda.

“Apabila terjadi pergeseran paradigma pembentukan peraturan perundang- undangan dalam konsep Omnibus Law, maka yang menjadi perhatian adalah kualitas Perda yang dibentuk,” ujar Hidayat.

Baca Juga:  Komisi V DPRD Riau "Belajar" Penganggaran Covid ke DPRD Sumbar

Sekretaris Pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar HM Nurnas  mengatakan, tujuan pembahasan tata tertib penyesuaian materi pengaturan pelaksaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD sebelumnya diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 dengan perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan DPRD.

“Khusus untuk penguatan kelembagaan fraksi, maka kewajiban Sekretaris DPRD menyediakan staf graksi baik dari ASN, maupun PPPK yang dibiayai APBD,” jelas Nurnas. (ms/rls/ald)

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.