UNP Lakukan Studi Terkait Krisis Tangkapan Air PLTA Koto Panjang

Padang, Mimbar — Selama tiga tahun berturut-turut tim peneliti Universitas Negeri Padang telah melakukan kajian Sosial budaya tentang krisis Daerah Tangkapan Air PLTA Koto Panjang. Penelitian yang diselenggarakan di tiga kabupaten, yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman dan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau.

Dalam rangka kelancaran riset tersebut pada Rabu (2/10/2019) malam bertempat di Rumah Gadang Tanah Datar Objek Wisata Mifan Water Park Kota Padang Panjang, telah digelar kegiatan FGD yang dihadiri beberapa akademisi dari UNP, yaitu Dr. Khairani, M.Pd (Ketua Peneliti), Dr. Indang Dewata, M.Si (tim riset), Prof. Dr. Eri Barlian, M.S (Guru Besar Ilmu Lingkungan), Dr. Erianjoni, M.Si (Sosiologi) dan Dr. Iswandi, M.Si (Geografi) serta juga dihadiri oleh guru dan mahasiswa Geografi UNP.

Baca Juga:  Rektor Prof. Ganefri Minta Jaga Integritas UNP

Menurut Dr. Indang Dewata, M.Si yang juga Ketua PKLH UNP, terjadinya krisis air akibat penangkalan daerah aliran sungai (DAS) seperti Batang Maek dan Batang Kampar berdampak pada penurunan debit air dan kondisi ini mempengaruhi aktivitas produksi listrik di PLTA Koto Panjang dan kekurangan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan.

“Puncaknya terjadi banjir besar yang merendam beberapa wilayah di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 yang lalu,” ujar Indang Dewata.

Sementara itu Prof. Eri Barlian menambahkan, selain itu aktivitas alih fungsi hutan menjadi peladangan gambir oleh masyarakat setempat, hal ini berdampak pada tidak berfungsinya hutan sebagai penyerap dan penyimpan air.

Baca Juga:  UNP Targetkan Tahun 2021 Punya 50 Prodi Terakreditasi A

“Untuk merancang arah kebijakan yang tepat, perlu difahami faktor-faktor sosial budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan institusi lokal agar jangan salah kebijakan,” kata Dr. Erianjoni dalam statemen diskusinya.

Kegiatan penelitian ini merupakan kelanjutan riset antar perguruan tinggi yang melibatkan PKLH UNP dan PKLH UNRI. Sejak tahun 2017 pihak PLN sebenarnya telah menggandeng Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat adat, sehingga kolaborasi dan melibatkan banyak komponen masyarakat, bahkan Gubernur dikedua provinsi akan dipertemukan untuk penangganan serius yang telah menjadi isu nasional. (ms/rls/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *