Wabup Suhatri Bur Minta DPMPTP Padang Pariaman Permudah Pelayanan Publik

Wakil Bupati Suhatri Bur saat membuka rakor DPMPTP. foto.dok

Parit Malintang (Mimbar) — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dinas yang baru saja menerima penghargaan sebagai OPD terinovatif oleh Bupati Padang Pariaman tersebut melakukan evaluasi dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis bidang Perizinan dengan OPD dan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (15/10) bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Padang Pariaman.

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka rapat tersebut menekankan kepada peserta rapat untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik di Padang Pariaman.

Baca Juga:  Dirjen IKMA Semangati Bupati Ali Mukhni Bangun Sentra IKM Coklat

“Saya tegaskan kepada kita semua untuk terus melakukan percepatan dan mempermudah prosedur pelayanan perizinan di Padang Pariaman jangan sampai ada pungli, pangkas prosedur yang berbelit belit dan munculkan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Suhatri Bur.

Lebih jauh Suhatri Bur menekankan pentingnya pelayanan perizinan yang prima dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga investor akan banyak masuk ke Padang Pariaman untuk berinvestasi yang pastinya akan membuka lapangan kerja di Padang Pariaman.

Kepala DPMPTP Rudy Repenaldi Rilis, SSTP, MM menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dinasnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dan melakukan evaluasi terhadap proses perizinan baik yang dilakukan DPMPTP maupun OPD teknis.

Baca Juga:  HM Nurnas Sentil Target Produksi Tiga Ton Padi di

“Kita mengharapkan seluruh proses perizinan terutama pada OPD teknis sudah harus memiliki standar pelayanan dan SOP sehingga permasalahan bidang perizinan ini dapat kita eliminasi,” tambah Rudy.

Saat ini sudah seluruh perizinan di Padang Pariaman sudah di limpahkan ke DPMPTP berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 238/KEP/BPP/2019. (ms/rls/ald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *