Webinar RUU PKS dan Ketahanan Keluarga, Gubernur Sumbar: Perempuan Minang Tak Memerlukan Emansipasi


Padang, Mimbar — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa perempuan minang tak memerlukan emansipasi. Karena, dengan menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka perempuan di minang sudah mendapat porsi yang dominan di semua lini.
“Untuk itu diharapkan Alppind bisa menjadi mediasi, pendorong, pendukung, menyatukan dan menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi perempuan agar teraktualisasi dan terasa manfaatnya. Selain itu perlu mengisi bukan berkompetisi dengan yang lain dan memperbaiki yang kurang,” ungkap Gubernur Irwan Prayitno yang tampil sebagai keynote speaker dalam webinar bertema ‘Titik Kritis RUU PKS dan RUU Ketahanan Keluarga” Sabtu (26/9/2020) yang digelar DPW Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind) Sumbar.
Ditambahkan Irwan, saat sekolah, dalam 10 besar yang juara umumnya adalah perempuan. Tapi ketika masuk bidang politik, dan ekonomi, perempuan umumnya teremilinasi. Ini karena banyak potensi perempuan yang tidak disadari, tidak saja oleh orang lain bahkan oleh suaminya sendiri.
“Ketahanan keluarga merupakann kondisi yang dinamik dalam keluarga dan harus bisa dikelola dengan baik melalui komunikasi,” ungkap Irwan dalam webinar yang diikuti 391 peserta yang online dan 70 offline.
Dalam kesempatan itu, Irwan Prayitno memaparkan 5 dimensi ketahanan keluarga yakni fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya.
“Manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin bersama harus dimulai dari rumah. Yang pertama dan utama adalah dengan suami atau istri. Target ketahanan keluarga aladah keluarga yang harmonis, berkualitas dan tanguh. Keluarga yang hebat adalah pondasi ketahanan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu Prof. Euis mengungkapkan bahwa mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), bukan berarti setuju dengan kekerasan terhadap perempuan. Sumber RUU banyakk diambil dari lembaga internasional yang kadang tidak cocok dengan kondisi indonesia.
“Perlindungan terhadap korban penting tapi mencegah terjadinya kekerasan, korban dan pelaku jauh lebih penting,” ujarnya.
Sementara Itu Ketua DPW Alppind Sumbar, Hj. Nihvi Zuairina mengatakan bahwa Keluarga yang kuat akan membuat negara yang kuat. Karena itu, UU ketahanan keluarga perlu untuk mengantisipasi berbagai permasalahan. Domestifikasi perempuan membuat kiprah perempuan juga jadi berkurang di bidang publik.
“Tujuan RUU ketahanan keluarga untuk mengoptimalkan peran keluarga. Cuti melahirkan diharapkan bisa 6 bulan tanpa kehilangan haknya, dan menyusui dengan nyaman di tempat umum. Bahkan juga diharapkan suami mendapatkan cuti saat istri melahirkan tanpa ada rasa was-was keuangan keluarga jadi bermasalah,” jelas Nevi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Sumbar dua.
Dikatakan Nevi, Alppind adalah Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, yang merupakan organisasi masyarakat yang memiliki misi sebagai wadah bagi para muslimah untuk ikut berperan aktif mengentaskan persoalan-persoalan bangsa dan turut serta dalam mendidik perempuan-perempuan Indonesia dalam segala sisinya.
“Fokus utama perjuangan ALPPIND adalah penguatan keluarga dalam pembangunan nasional,”ujar Nevi.
Menurut Anggota DPR RI dari PKS ini kedepan peran keluarga tidak dapat dikesampingkan dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas untuk bangsa dan negara.
“Ketahanan Keluarga sangat urgent kerena keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang di dalamnya individu memulai kehidupannya, keluarga merupakan tempat seseorang mendapatkan berbagai nilai dan moral serta terbentuknya karakter,”ujar Nevi didampingi Ketua Panitia Webinar Hj Hallen.
RUU Ketahanan Keluarga muncul kata Nevi dikarenakan rapuhnya institusi keluarga, fakta keluarga Indonesia kini berita semakin tingginya tingkat perceraian, narkoba, penyimpangan seksual dan kaum LGBT di Indonesia.
“Sementara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengatasi maraknya kekerasan terutama kekerasan seksual, sehingga Indonesia sudah dipandang sebagai negara darurat kekerasan,”ujar Nevi. (ms/rls/ald)

Baca Juga:  Pakar Otda, Prof. Djohermansyah : Jadikan Jakarta Pemprov Metropolitan

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.